Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sindir Demo Kelompok 212, DS: Dengar FPI Bela Pancasila Seperti Dengar Lucinta Luna Hamil..

        Sindir Demo Kelompok 212, DS: Dengar FPI Bela Pancasila Seperti Dengar Lucinta Luna Hamil.. Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pegiat media sosial Denny Siregar (DS) menyindir aksi yang dilakukan kelompok Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas lainnya di depan gedung DPR, Rabu (24/6) kemarin.

        Diketahui, aksi massa tersebut digelar dalam rangka menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

        Baca Juga: Kelompok 212 Cs Demo di Tengah Pandemi, PSI Salahkan Anies yang Nggak...

        Baca Juga: Demo Protes ke DPR, PA 212 Nego Tuntutannya

        Terkait itu, DS menyindir upaya FPI dalam membela Pancasila. Menurutnya, kelompok yang didirikan oleh Habib Rizieq Shihab itu sedang halusinasi.

        “Dengar FPI bela Pancasila itu seperti dengar kabar Lucinta Luna hamil 8 bulan. Halunya gak ilang-ilang,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Kamis (25/6/2020).

        “Hanya pada masa pemerintahan @jokowi, FPI yang AD ARTnya bahkan tidak mencantumkan Pancasila, sekarang membela Pancasila sepenuh hati,” imbuhnya.

        Diketahui juga, aksi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI) yang menggelar demonstrasi menolak RUU HIP pada hari Rabu, (24/6), juga mendesak DPR agar mendorong MK untuk melakukan sidang pemberhentian presiden jika memberikan peluang kepada pihak lain untuk mengubah Pancasila. 

        Dalam keterangan resminya, aliansi ini menuliskan 8 poin tuntutan dalam demo.

        "Menolak RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas," bunyi poin pertama dalam keterangan tersebut.

        Bahkan, aliansi ini juga menuliskan sebuah tuntutan untuk menurunkan Presiden Jokowi apabila presiden terbukti memberi peluang untuk mengubah Pancasila dan bekerja sama dengan Partai Komunis.

        "Mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China," bunyi poin ke-6 dalam surat resmi Anak NKRI tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: