Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jokowi Ancam Reshuffle, Partai Beringin Ungkit Nama Sri Mulyani

        Jokowi Ancam Reshuffle, Partai Beringin Ungkit Nama Sri Mulyani Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menanggapi beredarnya video kemarahan Presiden Jokowi yang mengumbar ancaman reshuffle kabinet, Senayan menyinggung kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

        Anggota DPR menunggu tindak lanjut kemarahan Presiden Jokowi atas kinerja para pembantunya. Ancaman reshuffle terhadap sejumlah menteri yang tak sejalan dengan visi misi serta target kerja Presiden tak boleh sekadar gimmick. Harus direalisasikan dalam waktu dekat.

        Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyakini, kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi akan semakin besar jika kemarahannya terhadap kinerja sejumlah menteri tak segera ditindaklanjuti.

        Baca Juga: Mbah Amien Ngoceh-ngoceh, Partai Koalisi Ramai-ramai Carmuk

        Pasalnya, masyarakat menunggu langkah dan kebijakan Presiden untuk mencopot sejumlah anggota kabinet yang tak bekerja optimal di tengah pandemi. "Enggak ada gunanya video kemarahan itu dirilis kalau enggak ada makna dan tujuan sesudahnya, atau hanya sekadar gimmick," tegas Saleh dalam diskusi bertajuk Kemaran Presiden Berujung Reshuffle? di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

        Wakil Ketua Komisi IX DPR ini menilai ekspresi marah Presiden Jokowi dalam video viral tersebut tidak main-main. Seharusnya para menteri memahami kemarahan Presiden dengan cara mengejar seluruh target dan program yang telah ditetapkan.

        "Menurut saya, Presiden Jokowi benar-benar marah, lantaran kinerja para pembantunya belum memuaskan. Apalagi persoalan Covid-19 dan situasi perekonomian sedang memburuk saat ini. Oleh karenanya Presiden menegaskan bahwa kita sedang meng hadapi krisis ekonomi," urai Saleh.

        Terkait reshuffle, Saleh menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia meyakini, Jokowi mampu melihat keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah. "Kalau masyarakat ingin perubahan di kabinet, Presiden bisa mengubahnya. Sebab, Presiden adalah rakyat, rakyat adalah Presiden," tandasnya.

        Di tempat yang sama, anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti kinerja tim ekonomi Presiden Jokowi dalam menangani dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

        Anggota Komisi XI DPR ini mengkritisi kinerja dan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang diberi kewenangan penuh dalam persoalan anggaran. Dalam menangani wabah Covid-19 ini, dijelaskan Misbakhun, Presiden telah menerbitkan Perpres hingga Perppu.

        Hal itu, menurut Misbakhun, menandakan adanya kedaruratan. Bahkan kewenangan dan tugas kementerian termasuk DPR bergeser. Seluruhnya, menurut Misbakhun, berpusat di Menkeu Sri Mulyani.

        Sayangnya keistimewaan tersebut tak sebanding dengan kinerja yang ditorehkan Sri Mulyani, yang belum memperlihatkan hasil optimal dalam menangani persoalan pandemi Covid-19 dan stabilitas perekonomian nasional. Padahal, hampir seluruh instansi dan lembaga dikurangi anggarannya, direalokasi untuk mengatasi persoalan pandemi dan dampaknya.

        Baca Juga: Soal Dana Covid-19, Ani: Kalau Niat Maling Tetap Saja Kerja Keras

        "Banyak anggaran kementerian dan lembaga yang kurangi itu ternyata tak sanggup menyelesaikan persoalan. Dan ternyata penyusunan penangulangan Covid-19 tak bisa lebih cepat," ungkap Misbakhun.

        Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan, mengatasi pandemi berbeda dengan mengatasi persoalan krisis ekonomi. Karenanya para menteri harus memutar otak, mengubah strategi agar persoalan pandemi tak meruntuhkan atau membawa dampak lebih besar terhadap situasi perekonomian nasional.

        "Kalau sekarang, penyebab utamanya adalah pandemi, lockdown, social distancing, physichal distancing, manusia terpukul dari banyak sisi. Gimana mereka mau memutar ekonomi? Warung kecil coba lihat itu, ketika dibatasi siapa yang beli barang mereka. Di mana kehadiran negara yang memberikan pertolongan," urai dia.

        Karenanya, dia meminta Presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Menteri Sri Mulyani. "Jika dikaitkan dengan reshuffle, kita ngawuloh atas kebijakan Presiden Jokowi. Suruh salto salto, ya salto. Apakah visi misi Presiden sudah dijalankan. Apa mereka bisa menjalankan isi getaran hatinya Presiden Jokowi," tandas Misbakhun.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: