Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Budayawan NU Justru Bela PDIP Soal Polemik RUU HIP

        Budayawan NU Justru Bela PDIP Soal Polemik RUU HIP Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al-Zastrouw menyatakan polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berbuntut pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai bentuk rendahnya pendidikan politik.

        "Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain," kata Ngatawi, Senin (6/7/2020).

        Menurut Ngatawi ada partai politik yang berusaha menangguk keuntungan dari peristiwa polemik RUU HIP dan pembakaran bendera PDIP. Ia mengaku sudah mengecek bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP. Sebab pengesahannya di rapat paripurna DPR.

        Baca Juga: Istana Gak Larang-Larang Demo Tolak RUU HIP: Tapi Jangan Merusak

        Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya, begitu pun dengan PKS. Hanya Fraksi PD yang tak jelas pendapatnya. Nah, RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR, seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya.

        Seharusnya, lanjut dia, kalau ada penolakan dari masyarakat, maka mestinya seluruh fraksi dan anggota DPR harus bersatu-padu menjelaskan dan mempertahankan RUU HIP. Namun ternyata, alih-alih mempertahankan beberapa fraksi justru balik badan ikut menolak RUU yang telah mereka buat dan usulkan.

        "Partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang sudah mereka buat dan sepakati," tuturnya.

        "Tak hanya balik badan mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang parpurna," katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: