Terlalu 'Gemuk', Wapres: BUMN Perlu Dirampingkan Lagi!

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini terlalu besar dan luas. Untuk itu, perlu dirampingkan lagi. Ia menyebutkan saat ini ada 142 BUMN yang bergerak dalam berbagai bidang.

"Menurut penilaian, Kementerian BUMN jumlah dan cakupan terlalu besar dan terlalu luas sehingga perlu dikurangi, dirampingkan sesuai line of business (bidang usaha) dan kebutuhan pembangunan, agar lebih efisien, kompetitif, dan memberikan hasil yang lebih baik," kata Ma’ruf di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Wapres Maruf Amin, Kapan Mau Blusukan Nih?

Untuk merevitalisasi BUMN tersebut, lanjut Ma'ruf, dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan adalah kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik). Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian (assesment) portofolio dari seluruh BUMN untuk memilah dan memastikan langkah terbaik yang dapat diambil ke depan.

"Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi, sampai dengan perfilman dan penerbitan buku. Adapun hasil akhirnya akan berupa penggabungan atau merger bagi yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya dan likuidasi atau penghapusan bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar 100 buah," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan keputusannya melakukan perampingan (restrukturisasi) dan klasterisasi BUMN bagian dari transformasi dan membangun ekosistem sebagai rantai pasok yang andal.

"Struktur di BUMN sekarang lebih ramping dan juga klasterisasi yang membangun ekosistem sebagai value chain menjadi tujuan utama kita," kata Erick.