Tokoh Papua Freddy Numberi Ingatkan Bahaya Politik Adu Domba

Tokoh Senior Masyarakat Papua Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi khawatir terhadap situasi politik nasional saat ini utamanya di Tanah Papua. Dia mendapati ujaran kebencian yang kemudian disusul dengan isu rasisme dan diskriminasi mulai menghantui sebagian generasi milenial Papua, baik dalam negeri maupun di kota-kota studi di luar negeri. 

Situasi ini pula yang menyebabkan Papua terus memanas akibat kritik yang datang baik dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri.

Baca Juga: Soal Kasus Kematian Warga Asiki Papua, Ini Update Komnas HAM

Menurut Freddy, untuk atasi hal tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibutuhkan suatu perubahan sikap politik dan kebijakan yang arif dalam menelaah situasi di Papua dewasa ini.

Rekonsiliasi juga diperlukan untuk mengatasi konflik secara menyeluruh, serta menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang telah terjadi dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui perbaikan kebijakan yang mengutamakan perlindungan keselamatan manusia.

"Para diplomat di negara-negara yang selalu mengkritisi Pemerintah Indonesia harus menguasai anatomi permasalahan di Papua secara baik sehingga bijak dalam menjelaskan persoalan yang terjadi di Papua," kata Freddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Tidak bisa dipungkiri, sambung Freddy, fakta di lapangan masih ada kemiskinan dan kesehatan yang belum teratasi dengan baik dan tuntas di Tanah Papua, di samping adanya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, dirinya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang selama pemerintahannya sangat peduli terhadap masyarakat Papua.  Hal ini dibuktikan bukan saja pada kunjungannya yang lebih dari 15 kali ke Tanah Papua, tetapi pembangunan yang dilakukan Jokowi melalui pendekatan antropologi budaya yang perlu diapresiasi.

"Seharusnya seluruh jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah mengikuti jejak langkah Presiden Jokowi dalam membangun Papua. Dengan demikian isu-isu negatif yang berkembang baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di Papua dapat di tepis," tutur eks Menteri Perhubungan ini.

Sebagai bangsa, jelas Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ini, harus mengakui bahwa pelanggaran HAM di Indonesia terutama di Papua masih menjadi 'pekerjaan rumah' rezim pemerintah yang silih berganti.

Dia mendapati ada banyak rekayasa politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mencintai keutuhan bangsa Indonesia dan memecah belah (divide et impera) di kalangan masyarakat terutama di "akar rumput".

"Ujaran kebencian, diskriminasi, maupun caci maki politik, menyayat hati kita sebagai anak bangsa Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Freedy mengajak seluruh elemen bangsa mempelajari lebih banyak lagi tentang ke-Indonesiaan.

"Sebab sampai saat ini, kita masih belum juga dewasa dan belum mapan sebagai bangsa, meskipun NKRI telah merdeka 75 tahun. Sebagai suatu bangsa yang besar yang terdiri dari beragam etnis, suku dan agama, kita belum memahami secara baik dan benar makna sasanti Bhinneka Tunggal Ika yang diwariskan oleh pendiri negeri ini sebagai semboyan negara," ujarnya.

Semestinya semua bisa menghayati dan mengimplementasikan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keseharian kita agar terbangun sebuah keharmonisan dan kerukunan di antara sesama anak bangsa terutama generasi milenial agar unggul, memiliki masa depan yang baik dan taat kepada Tuhan YME serta mencintai Indonesia. 

Eks Gubernur Irian Jaya ini pun mengingatkan semangat nation building bangsa Indonesia tidak boleh pudar dimakan waktu. Dia juga mengutip filsuf Ernest Renan yang melontarkan le desir d’etre ensemble yaitu keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dan mengembangkan kemajuan serta kesetaraan.

"Hilangkan prejudice atau prasangka yang dapat merusak nasionalisme Indonesia di masa mendatang," imbaunya.

Untuk itu, kata Freddy, sudah selayaknya panggung politik yang ada dalam bangsa ini diberikan makna ke-Indonesiaan, bukan justru malah menyulut pertikaian atau perpecahan. Dinamika politik kadangkala berkembang secara tajam dan menyakitkan, tetapi harus diupayakan terhindar dari perpecahan. Perlu dipahami ada batas yang tidak boleh dilewati antara kepentingan pribadi dan golongan dengan kepentingan bangsa.

"Generasi Milenial Indonesia harus menghindarkan diri dari politik divide et impera yang merupakan warisan masa lalu agar tidak meracuni keharmonisan politik negeri ini dalam membangun Indonesia di era globalisasi dewasa ini," pungkasnya.