Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ahmad Basarah ke TNI: Jaga Pancasila Bareng Umat Islam-Nasionalis

        Ahmad Basarah ke TNI: Jaga Pancasila Bareng Umat Islam-Nasionalis Kredit Foto: Humas MPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama umat Islam dan golongan Nasionalis untuk terus menjaga ideologi Pancasila dari pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin merongrong ideologi bangsa ini.

        Ia menilai ideologi-ideologi seperti komunisme, liberalisme/kapitalisme, serta ekstrimisme keagamaan  terus berupaya mengancam nilai-nilai Pancasila dari mentalitas bangsa Indonesia saat ini dan pihak-pihak yang membawa kepentingan ideologi tersebut saat ini tengah bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif di tengah-tengah masyarakat.

        "Dilihat dari sejarah keberadaannya, TNI adalah komponen bangsa yang sejak masa kemerdekaan selalu siap dan loyal melindungi rakyat dari segala gangguan. Karena itu, dari podium ini saya mengajak TNI sekali lagi untuk terus merawat dan menjaga Pancasila dari setiap rongrongan dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri,’" tegas Ahmad Basarah di hadapan peserta sarasehan pembinaan mental gabungan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2020). 

         Baca Juga: Pimpinan MPR Setujui Sidang Tahunan, Jokowi Pidato Cuma Sekali

        Hadir dalam sarasehan bertema Melalui Sarasehan Pembinaan Mental Ideologi Tahun 2020 Kita Tingkatkan Semangat Disiplin dan Rela Berkorban Sebagai Cerminan Nasionalisme Indonesia itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Ganip Warsito, Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI Laksamana Pertama TNI Dery Triesananto Suhendy, para kepala dinas pembinaan mental dari unsur TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, serta para perwira tinggi dan menengah TNI dari ketiga angkatan lainnya.

        Menurut Ahmad Basarah, sejarah mencatat bahwa eksistensi TNI tumbuh dari rakyat, lalu berkembang menjadi tentara modern bersama rakyat untuk membela bangsa ini dari gangguan penjajah asing dan pemberontakan dalam negeri.

        "Dibanding keberadaan tentara di sejumlah negara lain yang dibentuk setelah adanya negara dan pemerintahan, tetapi TNI justru tumbuh bersama rakyat ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang," jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

        "Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI adalah doktrin yang membentuk jiwa dan karakter prajurit TNI untuk selalu setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Saya bangga jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, sekaligus tentara profesional sesuai bunyi Pasal 2 UU 34/2004 tentang TNI," jelas Ketua Dewan Penasihat Pusat GM-FKPPI ini penuh semangat.

        Basarah menambahkan, peran TNI untuk menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila itu kini lebih diperlukan lagi, terutama akibat keterbukaan informasi di era media sosial, ideologi-ideologi asing dirasakan benar-benar masuk dan mengancam rakyat dan bangsa Indonesia.

        Dia menyebut ketiga ideologi yang telah disebutkan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pelan tapi pasti, kini tengah menggerogoti alam pikir dan mentalitas bangsa Indonesia.

        "Dalam konteks menghadang ancaman ideologi luar itulah Presiden Joko Widodo membentuk UKP-PIP yang kemudian menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membentengi agar nilai-nilai Pancasila tidak hilang dari memori kolektif bangsa," jelas dosen pascasarjana Universitas Islam Malang.

        Basarah menjelaskan bahwa keberadaan BPIP menjadi strategis saat ini karena Pancasila pernah hilang dari memori kolektif bangsa selama 20 tahun akibat Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang di zaman Orde Baru ditugaskan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4) dibubarkan 1998 lalu.

        Saat itu, keberadaan BP7 hanya dipayungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Presiden sehingga ketika berganti Presiden dengan mudah dicabut atau dibubarkan.

        "Sekarang, agar BPIP yang baru berdiri ini tidak mengalami nasib yang pernah dialami BP7, maka sebuah payung hukum setingkat undang-undang dibutuhkan. Dalam konteks inilah saya mengajak TNI untuk mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Jokowi untuk memberikan payung hukum yang kokoh terhadap tugas dan tanggung jawab pembinaan mental ideologi bangsa melalui BPIP," jelas Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro itu.

        Pada bagian penutup ceramahnya, Basarah mengajak segenap kekuatan TNI/Polri bersama golongan Islam dan golongan Nasionalis bersatu dan bergandengan tangan untuk menghadapi setiap ancaman yang ingin merongrong dan mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

        "Hanya dengan bersatunya Umat Islam dengan golongan Nasionalis dan TNI/Polri keutuhan dan eksistensi Negara Pancasila ini akan dapat kita pertahankan selama-lamanya," tutup Basarah.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: