Alamak! Defisit RAPBN 2021 Jadi 5,2%, Sri Mulyani Jelaskan...

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan pelebaran defisit menjadi 5,2% dalam RAPBN 2021, cadangan belanja yang dimiliki pemerintah sebesar Rp179 triliun. Dia mengatakan, hal ini akan digunakan untuk belanja-belanja yang mendukung pemulihan ekonomi tahun depan.

"Kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun. Yang presiden akan tetapkan prioritas belanja untuk betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan," katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Dapat Rp30 T dari Sri Mulyani, Bank Himbara Alirkan Dana Rp43,5 T

Dia mengatakan, ada prioritas-prioritas itu yang akan didukung untuk ada penambahan belanja. Sektor tersebut salah satunya adalah ketahanan pangan. Selain itu, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur. Lainnya, bidang teknologi informasi untuk meningkatkan dan pemerataan konektivitas Indonesia dari sisi teknologi digital.

"Presiden juga menekankan bidang pendidikan dan kesehatan. Terutama untuk penanganan Covid-19 pasca-2020. Juga dukungan untuk biaya vaksin," ujarnya.

Sri mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan kembali melakukan rapat untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini. Hal ini untuk memastikan belanja benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik.

"Dimintakan bahwa belanja ini benar-benar bisa tingkatkan produktivitas, kurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menimbulkan dampak ekonomi atau manfaat yang paling tinggi. Itu yang ditekankan presiden," ungkapnya.

Dia mengaku bahwa Kemenkeu dan Bappenas sudah dapat banyak tambahan usulan belanja dari seluruh kementerian/lembaga. Dia mengatakan, Presiden Jokowi memintanya untuk memfokuskan kembali belanja-belanja tersebut agar benar-benar dapat memulihkan perekonomian Indonesia.

"Bisa dilakukan untuk pulihkan ekonomi dan ciptakan kesempatan kerja. Serta kurangi kemiskinan secara lebih cepat. Untuk mengejar lagi dampak Covid tahun ini yang tingkatkan jumlah pengangguran atau kemiskinan," tuturnya.

Sri Mulyani akan segera menuntaskan penyusunan program-program prioritas. Pasalnya, Presiden Jokowi akan segera menyampaikannya dalam pidato tahunan di DPR tanggal 14 Agustus 2020.