Mahfud MD: Pemerintah Tangani Covid-19 Pakai Data, Gak Asal

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan tingginya angka survei terkait kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani wabah Covid-19, sebagai buah dari kerja keras.

"Berdasarkan penghayatan saya sebagai bagian dari (pemerintah) memang tidak asal-asalan menangani Covid-19," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Minggu (23/8/2020).

Mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur tersebut menuturkan, setiap keputusan pemerintah diambil secara rasional dan keberpihakan terhadap situasi pandemi. Termasuk soal bantuan ke masyarakat, jaring pengaman sosial, dan ekonomi.

Baca Juga: Tes Covid-19 Bentar Lagi Pakai Laser, Hasilnya Cuma 5 Menit

Baca Juga: Gedung Kejagung Dilahap Si Jago Merah, Mahfud Jawab Isu Sabotase

Mahfud mengatakan, langkah pemerintah transparan dalam upaya pencegahan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok tersebut. Pasalnya semua data yang berkenaan dengan Covid-19 terus dipublikasikan.

"Kita bicara soal penyelesaian Covid itu pakai data," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai wajar ketika data yang disajikan kerap berubah. Ia tak menampik hal itu kerap menimbulkan kontroversi di kelompok masyarakat tertentu.

Mahfud mengungkapkan, adapun data yang digunakan pemerintah, yakni data milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Begitupula dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi yang kerap berulang kali berubah, Mahfud menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena perkembangan situasi juga terus berubah.

"Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," ujar Mahfud.

Mahfud mengklaim bahwa wajar saja jika pemerintah gamang dalam menangani pandemi Covid-19. Selain karena pandemi ini merupakan sesuatu yang baru di dunia, kata Mahfud, kegamangan pemerintah juga terjadi karena sikap masyarakat yang berbeda-beda pula.

"Jadi kalau tampak gamang pemerintahannya itu ya wajar saja. Tapi keputusannya tetap berdasarkan data," ujar Mahfud.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 73% responden cukup percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Responden yang tak percaya kemampuan Jokowi sebanyak 23% dan sisanya tidak menjawab. Kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi juga tidak turun tajam sejak Mei 2020.

Pelaksanaan demokrasi di tengah pandemi Covid-19 juga memeroleh angka cukup. Sebanyak 67% responden yang puas dengan jalannya demokrasi. Sementara yang kurang atau tidak puas sama sekali sekitar 27%.