Warga di Kota Asal Jokowi Takut Pergi ke TPS Karena...

Seluruh pemangku kepentingan diminta serius meyakinkan pemilih di Kota Solo untuk mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, dari hasil survei Indonesian Public Institute (IPI) di awal Agustus 2020, diketahui bahwa rasa kekhawatiran pemilih di sana cukup besar untuk ikut pilkada pada Desember mendatang.

Direktur IPI Karyono Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya 3-7 Agustus 2020, banyak pemilih di Kota Solo khawatir mengikuti pilkada setempat. Bahkan, dari tiga simulasi pertanyaan diberikan, keinginan masyarakat untuk ikut pilkada seluruhnya kurang dari 60 persen.

"Dari hasil survei kami, masyarakat akan mengikuti pilkada kalau pandemi sudah teratasi, persentasenya sebesar 55,54 persen. Saat ditanya: bagaimana bila pandemi belum selesai? Hanya 40,3 persen responden mengaku akan ikut. Itu artinya, sekitar 60 persen tak mau ke TPS. Lalu persentase (kesediaan ikut pilkada) turun lagi, saat ditanya bagaimana bila di sekitar tempat tinggalnya ada positif Covid-19? Yang ditanya mengaku akan datang hanya 32,6 persen responden," katanya.

Baca Juga: Benarkah Hasto-Risma Gak Akur Gegara Pilkada?

Survei dilakukan IPI dengan melibatkan 440 responden. Jumlah responden sudah mengikuti standar minimal sampel untuk survei tingkat kota. Menurut Karyono, bila masalah ini dibiarkan saja maka kelegitimasian pemenang pilkada akan memperihatinkan, meskipun secara undang-undang tetap sah sebagai pemenang. Pasalnya, kemenangan diraih pemenang tidak merepresentasikan lebih dari separuh pemilih.

"Meski dari sisi undang-undang menang, tapi dari tingkat kelegitimasian kurang," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, dia mengusulkan agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pilkada 2020 serius meyakinkan pemilih di Kota Solo untuk datang ke TPS.

"Mulai dari KPU, Bawaslu, peserta pilkada atau paslon, hingga civil society harus meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS," jelasnya.

Karyono mengingatkan pemangku kepentingan terkait adanya korelasi antara turunnya pendapatan masyarakat Kota Solo dengan tingkat penerimaan mereka terhadap money politics. Berdasarkan survei lembaganya, masyarakat Kota Solo mengaku kehilangan pendapatannya 25-50 persen selama masa pandemi corona, besarannya 25,1 persen. Kemudian masyarakat yang pendapatannya berkurang lebih 50 persen ada 22,6 persen.

Akibat berkurangnya pendapatan ini, sebesar 41,0 persen responden pemilih mengaku akan menerima uang atau barang dari peserta pilkada, tapi akan mandiri dalam memilih. Kemudian, 5 persen mengaku akan menerima uang atau barang dan akan memilih yang memberi.

"Saya rasa ada korelasi antara berkurangnya pendapatan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap uang atau barang dari peserta pilkada," ujarnya.

Baca Juga: Gak Dukung Gibran, Elektabilitas PKS Bakal Melorot?

Sama seperti kasus partisipasi pemilih, sebut Karyono, untuk menyadarkan masyarakat tentang buruknya praktik politik uang harus dilakukan semua stakeholders. Apalagi, sudah ada sanksi bisa menimpa si pemberi dan penerima.

"Harus terus diingatkan bahaya praktik politik uang. Mulai dari tingkat demokrasi kita akan tergerus, hingga sanksi menanti si penerima dan pemberi," tandasnya.

Sementara, Ketua KPUD Solo Nurul Sutarti menegaskan pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kota Solo mencapai 77,5 persen. Target itu sesuai target partisipasi pemilih pilkada serentak secara nasional yang ditetapkan KPU pusat.

"Kami akan belajar ke Korea Selatan (Korsel). Karena justru pemilu di masa pandemi di sana tingkat partisipasinya paling tinggi. Kami memang punya target 77,5 persen, sesuai target tingkat partisipasi secara nasional dari KPU RI," ujarnya.

Nurul menjelaskan target partisipasi pemilih di angka 77,5 persen di Pilkada Solo 2020 melebihi capaian tingkat partisipasi selama tiga kali pilkada langsung di Kota Bengawan. Selama ini rekor partisipasi pemilih terjadi di Pilkada 2005. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 76 persen. Sedangkan pada Pilkada 2010 tingkat partisipasi turun di angka 71 persen. Kemudian pada Pilkada 2015 tingkat partisipasi pemilih kembali meningkat menjadi 74 persen.