KBRI Tokyo: Demi Sustainability, New ISPO Bukti Keseriusan Indonesia

Tak dapat dimungkiri, meskipun dalam realisasinya masih ditemukan sejumlah kendala, komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan industri perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sepertinya tidak dapat diremehkan.

KBRI Tokyo dalam Working Group on Biomass Sustainability yang diselenggarakan oleh Jepang menekankan bahwa penerbitan New Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 menjadi bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk menjamin aspek legalitas, keberlanjutan, dan transparansi biomassa kelapa sawit Indonesia.

Perlu diketahui, Working Group ini merupakan forum diskusi akhir sebelum penentuan sertifikasi sawit berkelanjutan yang akan diadopsi pemerintah Jepang dalam skim feed in tariff pada April 2021 mendatang.

Baca Juga: Apkasindo Soal Biodiesel: Jika Ada NGO Mengkritik, Pasti Bukan Petani Sawit

Baca Juga: Ekspor Sawit Per Juli Melonjak, China & Timur Tengah Paling Gak Bisa Nolak

Tidak hanya Indonesia, terdapat pula paparan dari Malaysian Palm Oil Board (MPOB), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), Green Goal Label Certification (GGL). dan skema sertifikasi terkait Palm Kernel Shell (PKS).

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili KBRI Tokyo juga menyampaikan terkait terbitnya ISPO baru, di antaranya dengan menginformasikan terdapat Lembaga Sertifikasi ISPO yang independen dan terakreditasi secara nasional dan adanya model rantai pasok yang mendeskripsikan alur bahan dari tandan buah segar (TBS) sawit hingga produk yang diolah di pabrik kelapa sawit (aspek traceability).

Dalam New ISPO tersebut terdapat sebanyak tujuh prinsip, 37 kriteria, dan 173 indikator yang diharapkan mampu menjawab kekhawatiran pemerintah Jepang terkait legalitas lahan dan pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peniadaan penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan anak-anak.

Mengakhiri paparannya, KBRI Tokyo menyampaikan bahwa Sertifikasi New ISPO bersifat mandatori (wajib), tidak saja bagi perusahaan perkebunan, tetapi juga pekebun plasma dan swadaya.

"Dengan demikian, seluruh biomassa kelapa sawit Indonesia akan tersertifikasi di bawah New ISPO," catat pihak KBRI Tokyo.

Lebih lanjut, KBRI Tokyo menyatakan, pemerintah Republik Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara mitra, termasuk Jepang dalam memastikan kelayakan biomassa kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar guna pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).