Menko Polhukam Kena Colek Bang Fahri: Pak Mahfud Yth, Amarah Itu Tak Rasional

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ikut menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang akan menindak tegas pelaku dan aktor intelektual demo anarkis menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ia menyebut UU Ciptaker lahir dengan proses aspirasi yang minim, sehingga menimbulkan kemarahan di kalangan buruh dan mahasiswa. Baca Juga: Airlangga: Gegara Demo, Pemulihan Ekonomi Bakal Terhambat

“Pagi pak @mohmahfudmd yth, amarah itu tidak rasional tapi sebab lahirnya amarah sangat rasional. Memang pemerintah harus tegas tapi yang lebih penting adalah introspeksi. #UUCiptaker ini lahir dengan proses aspirasi yang minim. Pemerintah dan DPR abai dialektika,” cuitnya dalam akun Twitternya, @Fahrihamzah, Jumat (9/10/2020).Baca Juga: Kerumunan Massa Demonstran Bikin Anies Baswedan Cemas Bukan Main...

Lanjutnya, ia mengatakan ada baiknya presiden, kabinet dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara.

“Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; #RUUHIP dan #RUUOmnibusLaw,” imbuhnya.

“Kita pernah ber-sama2 di DPR pak @mohmahfudmd pasti bapak tau maksud saya. Sistem perwakilan kita yang dikendalikan oleh partai politik itu tidak sehat. Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan. Dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat. Inilah akar kebuntuan,” kata Fahri.

Menurut dia, dalam kasus RUU kontroversial ini, semua parpol di DPR baik yang bersorak sorai karena berhasil keluar sebagai pemenang di ujung adalah sama-sama tidak aspiratif.

“Sistem perwakilan kita membuat seluruh wakil rakyat seketika menjadi petugas parpol setelah mereka dilantik. Rakyat tertinggal,” cetusnya.

“Inilah proses reformasi yang saya usulkan sejak awal. Dan sebagai menteri kordinasi @PolhukamRI selayaknya ini menjadi kajian. Menurut saya ini sangat serius. Siatem perwakilan rakyat harus segera dibebaskan dari tumpangan kepentingan selain aspirasi rakyat itu sendiri,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas aktor intelektual dan pelaku aksi anarkis yang menolak UU Cipta Kerja.

“Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” ucap Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis malam (8/10).

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” tegasNYA.