Mahfud MD Gembira Tak Ada Klaster Baru Covid-19 dalam Pelaksanaan Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku gembira mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020 sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Hal itu dikarenakan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kabar gembira tersebut, kata Mahfud dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat dirinya memberikan arahan persiapan Pilkada Tahun 2020 di depan para Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda se-DIY, di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Sabtu (7/11/2020).

Baca Juga: Melalui Pilkada, Wagub Sumut Berharap Lahirkan Kepala Daerah Berkualitas

"Saya gembira dengar laporan Bawaslu dan KPU tadi. Kenapa, karena sebelum Pilkada disetujui dulu, terjadi protes supaya ditunda karena saat ini sedang Covid. Tapi alhamdulillah, hingga menjelang empat minggu lagi ke pemungutan suara, proses Pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru covid, baik di DIY maupun di berbagai daerah lain di Indonesia," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, sejauh ini, proses dan tahapan Pilkada sudah lebih dari 50 persen. Terkhusus tiga kabupaten di Yogtakarta yang akan menggelar pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dilaporkan oleh Bawaslu, ditemukan 5 pelanggaran selama kampanye. Menururnya, tidak satu pun dari pelanggaran itu yang terkait dengan protokol kesehatan.

"Oleh karena itu, melalui Gunung Kidul ini saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga Pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru covid dari tahapan-tahapan yang masih akan kita hadapi hingga tanggal 9 Desember mendatang,” katanya.

Pesan yang disampaikannya, kata Mahfud sangat beralasan lantararan Pilkada Serentak tahun 2020 ini akan melibatkan 309 kabupaten dan kota untuk memilih 270 kepala daerah. Dengan demikian, setiap harinya akan ada kampanye yang dilakukan oleh 715 pasangan calon (paslon) di seluruh Indonesia.

"Kenapa melibatkan 309 kabupaten kota, karena provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, juga akan ada kampanye di setiap kabupaten kota di wilayah itu” ucapnya.

Selain itu, Mahfud menghimbau agar para pimpinan daerah secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk membantu penyelenggara pemilu dalam menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.