Mahfud MD Akui Sempat Terkecoh Polri–Kejaksaan soal Kasus Febrie

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat terkecoh dengan pelimpahan penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung.

Menurut Mahfud, banyak pihak mengira pelimpahan itu merupakan bentuk efisiensi karena dianggap mempercepat proses menuju pengadilan.

“Banyak yang terkecoh ketika terjadi pengalihan atau penyerahan penyidikan lanjutan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan,” katanya di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (15/7).

“Ada yang mengatakan itu suatu kemajuan, karena mempersingkat waktu agar proses menuju peradilan berjalan efisien,” sambungnya. 

Mahfud sendiri sempat berasumsi bahwa perkara sudah berstatus P21, sehingga Kejaksaan tinggal menyusun dakwaan. 

“Saya sendiri termasuk yang terkecoh, karena dari berita yang saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung, Sabtu, 11 Juli 2026 sekitar jam 15.00 adalah pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan,” tutur Mahfud. 

“Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti TSK-nya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21,” imbuhnya. 

Namun, belakangan diketahui bahwa Febrie belum pernah diperiksa oleh penyidik Polri.

“Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan,” terang Mahfud.

“Sebab, tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi,” sambungnya. 

Baca Juga: Pemeriksaan Dapur MBG Dihentikan, Mahfud MD Sebut Ada Dugaan 'Barter'

Mahfud menegaskan, yang terjadi bukanlah pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, melainkan sekadar penyerahan lanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Mekanisme semacam ini, kata dia, tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia menambahkan, pengambilalihan penyidikan hanya dimungkinkan oleh KPK sesuai Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019, dengan syarat tertentu. Karena itu, Mahfud menilai pelimpahan kasus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak sah menurut KUHAP dan tidak bisa dibenarkan secara hukum.