Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pulang Kampung ke Petamburan, Pak Jokowi, Habib Rizieq Bisa Bikin Repot Loh, Jika...

        Pulang Kampung ke Petamburan, Pak Jokowi, Habib Rizieq Bisa Bikin Repot Loh, Jika... Kredit Foto: Antara/Muhammad Iqbal/aww.
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, ikut menanggapi kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air, tepatnya di Petambutan Jakarta.

        Terkait itu, ia mengaggap kepulangan Rizieq akan memperkuat barisan kelompok kontra dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, kehadiran Rizieq dinilai bakal merepotkan pemerintah. Baca Juga: Massa Penjemput Habib Rizieq Membludak di Bandara, Garuda dan Lion Air Lakukan....

        "Kepulangan HRS sebenarnya momentum biasa, menjadi polemik dan politis, karena pejabat publik terutama Menkopolhukam (Mahfud MD) menarasikan seolah-olah HRS (Habib Rizieq Shihab) kontra pemerintah, di sinilah polemik semakin menguat," katanya, seperti dilansir, Suara.com, Selasa (10/11/2020). Baca Juga: Masih Dihantui Pandemi, Habib Rizieq Pulang Kampung, Perlu Karantina 14 Hari Nggak Ya?

        Namun, meski demikian, ia juga menilai kepulangan Rizieq menjadi momentum penting untuk memperkuat gerakan kontra pemerintah. Sebab, sejumlah kelompok kontra pemerintah tengah bekerja keras untuk mendapatkan dukungan, semisal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan Partai Masyumi yang baru dideklarasikan beberapa waktu lalu.

        "Jika elemen-elemen sipil ini merumuskan persatuan, konsolidasi dilakukan, bukan tidak mungkin akan merepotkan pemerintah, meskipun mereka berada di wilayah sipil," ujarnya.

        Lebih lanjut, ia menilai kalau pemerintah mesti mewaspadai untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.

        "Bukan sikap yang kontra produktif, alih-alih menarasikan jika HRS musuh, tentu itu berlebihan. Selama aktivitas HRS sesuai koridor hukum di negara ini, justru pemerintah harus menjamin kebebasannya." sambungnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: