Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kerumunan Habib Rizieq 'Dihabisi', Gibran Kok Aman?

        Kerumunan Habib Rizieq 'Dihabisi', Gibran Kok Aman? Kredit Foto: Antara/Mohammad Ayudha
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sejumlah pihak mendesak agar polisi juga mengusut kampanye Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo. Sebab, kampanye tersebut juga menimbulkan kerumunan seperti halnya acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan anak Habib Rizieq Shihab.

        Desakan itu disampaikan karena Polda Metro Jaya langsung memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polisi juga berencana memanggil Habib Rizieq. Sementara, Gibran dan Ganjar tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Polisi malah mengatakan bahwa kerumunan massa pada kampanye Gibran dan acara Habib Rizieq tidak bisa disamakan.

        Baca Juga: Catat! Kasus Kerumunan Habib Rizieq dan Gibran Putra Jokowi Itu Beda

        Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih, mengatakan bahwa protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 wajib diterapkan. Ini berlaku untuk semua yang terlibat dalam Pilkada 2020 agar tidak ada yang terpapar Covid-19.

        "Artinya, memang kan banyak imbauan tentang pilkada. Banyak usulan dari ormas agar ditunda. Andai tetap dilaksanakan, harus memakai protokol kesehatan agar menyelamatkan masyarakat," kata Fikri saat dihubungi SINDO Media, Kamis (19/11/2020).

        Akan tetapi, sambung Fikri, kerumunan di Kota Solo ini tidak pernah mendapatkan teguran. Bahkan, kasus kerumunan kampanye Gibran tidak akan menjadi perbincangan seandainya polisi bersikap sama terhadap kasus kerumunan di DKI Jakarta.

        "Di Solo, tidak ada teguran, kalau nggak ada peristiwa di Jakarta nggak rame, pemerintah jangan gitu dong. Kok di sini dibiarkan, nampaknya keadilan semua masyarakat di depan hukum nggak ada," sesal Fikri.

        Wakil Ketua Komisi X DPR mempersilakan polisi memproses dugaan pelanggaran yang sudah terjadi secara adil. Ini penting agar tidak ada pertanyaan dari yang berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap penegak hukum.

        "Kalau memang di tempat lain dipermasalahkan, ya dipermasalahkan ya semua. Banyak yang berkerumun, tidak ada protokol kesehatan," tegasnya.

        Fikri menambahkan, di pandemi Covid-19 ini, semua protokol kesehatan Covid-19 harus diterapkan dan tidak cuku hanya 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Testing, tracing, dan isolasi juga penting dilaksanakan. Sementara faktanya, di banyak daerah kegiatan pilkada justru menyebabkan kerumunan.

        “Kalau mau ditegakkan ya equality before the law, berikan kepercayaan masyarakat, dan rasa adil, sehingga tidak banyak cibiran," pungkas Fikri.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: