Ada Apa Ini, Likuiditas Gemuk Tapi Kok Kredit Bank Makin Kurus?

Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga 17 November 2020 telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp680,89 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp510,09 triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 30,65% pada Oktober 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,29% pada Oktober 2020.

"Longgarnya likuiditas serta penurunan BI7DRR berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Oktober 2020 dari 5,18% dan 9,44% pada September 2020 menjadi 4,93% dan 9,38%. Imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 6,58% pada akhir Oktober 2020 menjadi 6,13% per 18 November 2020," kata Perry saat konferensi pers virtual belum lama ini di Jakarta.

Baca Juga: Likuiditas Aman, Suku Bunga Masih Turun, Ini Respons LPS

Kendati likuiditas bank gemuk, namun sayangnya penyaluran kredit justru makin menciut. Pertumbuhan kredit pada triwulan III 2020 tercatat sebesar 0,12% (yoy) sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat 12,88% (yoy). Perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan kredit terkontraksi 0,47% (yoy) pada Oktober 2020, sedangkan DPK tumbuh 12,12% (yoy).

"Fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19," ungkapnya.

Ke depan, intermediasi perbankan diprakirakan mulai membaik sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi nasional. Kinerja korporasi membaik, tercermin pada peningkatan indikator penjualan dan kemampuan bayar di mayoritas dunia usaha pada triwulan III 2020, dan diprakirakan berlanjut didorong oleh perbaikan ekonomi domestik dan global.

"BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, dengan senantiasa memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas keuangan lainnya, untuk mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi," tutup Perry.