Sekarang Saatnya Fahri Hamzah yang Semprot Mensos Risma, Nyelekit Banget Bos!

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, ikut memberikan kritikan keras kepada aksi Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma yang kerap blusukan di DKI Jakarta. Ia menyarankan agar Risma bekerja sebagai seorang menteri, bukan sebagai Wali Kota.

"Stafnya Bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi walikota dan menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode," cuitnya dalam akun Twiitter @Fahrihamzah sebagaimana dikutip di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga: Fahri Hamzah Sentil Fadil Imran hingga Dudung: Tone-Nya Masih Belagu

Sambung Fahri, seorang menteri harus bekerja secara sektoral yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

"Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Wali kota dipilih, non-sektoral tapi terbatas kota," katanya.

Labih lanjut, ia mengkritik gaya blusukan Risma karena menurut dia apa yang dilakukan mensos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut keliru. "Tadinya aku tidak mau tulis, tapi ya salah. Kemiskinan itu bukan di Jakarta tapi di daerah terpencil sana," katanya.

Ia pun menyarankan agar Risma untuk bekerja sesuai dengan data.

"Itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh tiga anaknya karena melarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," cetusnya.

Baca Juga: Prihatin Pemanggilan Anies Baswedan, Fahri Hamzah: Pemerintah Gagal...

Ia juga menyarankan agar seorang menteri harus bekerja untuk negara dan bukan dengan melakukan pencitraan.

"Kalau ada data, analisis, keluar konsep, lapor presiden, hearing di @DPR_RI muncul kritik, muncul koreksi, publik nimbrung lalu bikin kesimpulan akhir, lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur-jalur struktural. Barulah masalah selesai. Itu kerja negara bukan kerja media," tukasnya.

Terkait banyaknya kritik atas aksi blusukan Risma di DKI Jakarta, PDIP menyampaikan pembelaan. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu mengatakan aksi blusukan merupakan karakter kepemimpinan Risma.

"Jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial. Pada akhir tahun lalu, ia mengatakan, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo untuk bertemu penyandang disabilitas.

Menurut Hasto, apa yang dilakukan Risma itu cara membangun harapan bahwa wong cilik tidak akan lagi merasa ditinggalkan. Dia mengatakan, tradisi blusukan serupa juga biasa dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya ketika menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. 

"Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," katanya.

Baca Juga: Netizen Beberkan Beda Blusukan Risma dan Fadli Zon, Parah Deh!

Dia mengatakan, pengalaman Risma sebagai wali kota Surabaya mampu membawa kemajuan dan keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Pahlawan. Menurutnya, apa yang dilakukan Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi terkait bagaimana keadilan sosial dikedepankan. 

"Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, permasalahan tunawisma di ibu kota memang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. Dia mengaku tidak mempermasalahkan dan justru mengapresiasi aksi blusukan mensos anyar tersebut.

Ariza menilai, aksi blusukan Risma merupakan upaya untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Sebab, kata dia, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam memutuskan suatu kebijakan pasti memperhatikan data dan fakta.