Washington Masuki Status Darurat, Ternyata Ramalan FBI Benar Adanya?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Senin (11/1/2021) malam menyetujui deklarasi status darurat di ibu kota AS, Washington, DC. Langkah ini menyusul laporan Biro Investigasi Federal (FBI) yang memperkirakan akan ada kerusuhan bersenjata di 50 negara bagian AS menjelang pelantikan presiden baru AS, Joe Biden, pada 20 Januari.

Laman Aljazirah menyebutkan, status darurat ini memungkinkan pihak berwenang tingkat federal memperkuat pengamanan hingga 24 Januari di ibu kota.

Baca Juga: Waspadai Pelantikan Joe Biden, Walkot Washington Minta Tutup Monumen Washington

Secara khusus, badan penanganan kondisi darurat tingkat federal yaitu Federal Emergency Management Agency (FEMA) "mengidentifikasi, memobilisasi, dan menyediakan perlengkapan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberantas dampak dari situasi darurat".

Tindakan terbaru ini menyikapi pendukung Trump yang menyerbu gedung Kongres yaitu Captiol Hill pada 6 Januari lalu. Peristiwa itu menewaskan lima orang termasuk satu orang petugas polisi Capitol Hill. Gedung ini juga akan dipakai untuk pelantikan Biden dan wakilnya, Kamala Harris.

Akhir pekan lalu, wali kota Washington, DC yaitu Muriel Bowser mengirim surat permohonan bantuan kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Ia meminta kementerian tersebut untuk memperluas cakupan kerja sehingga badan federal dan daerah bisa lebih siap menjelang pelantikan Biden. Bowser juga meminta  FBI memberi briefing harian tentang ancaman dan intelijen.

Ia meminta briefing diberikan 11 Januari hingga 24 Januari.

"Periode rencana pelantikan kali ini harus sangat berbeda dari yang lain," kata Bowser, Senin. Di tengah persiapan pelantikan Biden, penjabat menteri DHS Chad Wold mengundurkan diri terhitung Senin malam, pukul 23.59 waktu AS.

Posisinya akan diisi oleh ketua FEMA, Pete Gaynor. Namun, Wolf mengatakan ia sudah memerintahkan pasukan pengawal presiden yaitu Secret Service, untuk mulai operasi National Special Security Event pada Rabu (13/1/2021) hingga pelantikan presiden.

Ini jauh lebih awal dibandingkan jadwal sebelumnya yang biasanya dimulai 19 Januari. Kali ini, Capitol Hill akan ditutup selama pelantikan. Pelantikan 20 Januari itu bertema "Persatuan Amerika".

Sementara proses impeachment atau pemakzulan Trump oleh House of Representative terus menggelinding. Dakwaan terhadap Trump adalah "memantik perlawanan dengan kekerasan terhadap pihak berwenang".

House yang saat ini dikuasai suara mayoritas Partai Demokrat mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan kabinet untuk mengaktifkan Amandemen ke-15 Konstitusi AS. Amandemen tersebut memungkinkan Trump dilengserkan dan digantikan Pence. Namun, pada Senin Trump dan Pence dilaporkan bertemu di Gedung Putih setelah sepekan mereka berdiam diri dan saling tuding.

Keduanya dilaporkan sepakat untuk terus bekerja pada sisa hari mereka menjabat. Ini memberi indikasi, Pence tidak akan mengaktifkan amandemen ke-25.House diperkirakan akan melakukan cari lain yaitu melalui voting. Debat akan mulai digelar Rabu (13/1/2021) waktu AS.

Korporat bertindak

Semakin banyak perusahaan-perusahaan AS mengancam menarik bantuan kampanye ke anggota Partai Republik di Kongres, Senin. Ada 147 anggota House dan Senat dari Partai Republik menentang kemenangan Biden untuk penghitungan suara di Pennsylvania atau Arizona.

Perusahaan tersebut antara lain Amazon.com Inc, General Electric Co, Dow Inc, AT&T Inc, Comcast Corp, Verizon Communications Inc, American Express Co, Airbnb Inc, Cisco Systems Inc, Best Buy Co Inc, dan Mastercard Inc.

Hal ini mengancam sumber dana kubu Republik yang sudah tidak lagi berkuasa di Gedung Putih, House of Representative, dan Senat.Pada Selasa (12/1/2021), perusahaan kartu ucapan Hallmark Company meminta senator Josh Hawley dan Roger Marshall untuk mengembalikan dana bantuan kampanye.

Dua anggota House dari Partai Republik itu mengajukan keberatan atas hasil pemilihan 3 November yang dimenangkan Biden. Keduanya belum merespons permintaan komentar.