Balas BPH Migas, Mamit: Ingat, Ini Pandemi, Kerja Pertamina Jadi Terganggu

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan, ikut merespons hasil release BPH Migas terkait progres pencatatan nopol kendaraan bermotor pada IT nozzle SPBU yang dilakukan oleh Pertamina, yang disebutkan masih minim.

Terkait dengan ini, menurut dia, proses digitilaisasi yang dilakukan oleh Pertamina sudah berjalan dengan baik apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih cukup menghantui.Baca Juga: Pertamina Dorong Penggunaan Nontunai dan Layanan Pesan Antar di Masa PPKM

“Proses pekerjaan digitalisasi menjadi terbatas karena banyak daerah yang memberlakukan pembatasan sosial serta pengiriman material dari luar menjadi tertunda, mengingat yang harus dilakukan digitalisasi sebanyak 5.518 SPBU di seluruh Indonesia.” jelas Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (15/1/2021).

Lanjutnya, ia juga menyoroti kondisi SPBU yang akan dilakukan digitalisasi dimana sarana dan fasilitas dispenser berbeda-beda sehingga perlu adanya treatment khusus.

”SPBU itu memiliki dispenser yang berbeda-beda bahkan harus diperbaiki jika ingin diintergrasikan dengan system digital ini.” ujar dia.

Sementara itu, Mamit juga mengapresiasi Pertamina terkait dengan proges integrasi program digitilisasi ini mengingat sampai Januari 2021 ini sudah mencapai 100 persen SPBU atau sebanyak 5.518 SPBU yang sudah terintegrasi dengan system.

”Terkait dengan pencatatan nopol kendaraan bermotor dimana saat ini Pertamina masih menggunakan perangkat digitalisasi (EDC), saya kira ini merupakan upaya yang sangat baik dan bisa segera diselesaikan untuk 5.518 SPBU mengingat saat ini belum 100%.” urainya.

Perihal sinergi BUMN antara Pertamina dengan Telkom, menurut Mamit merupakan langkah yang sangat bagus dan bisa diteruskan untuk SPBU-SPBU yang lain.

Terlebih, program digitalisasi dilaksanakan dengan sistem Manage Service, dimana seluruh investasi program digitalisasi di tanggung oleh Telkom dan kemudian Pertamina membayar Telkom berdasarkan setiap liter BBM yang masuk kedalam Dashboard.

Terkait dengan profiling konsumen pengguna BBM subsidi yang saat ini menggunakan EDC sebagai alat input nopol kendaraan, Mamit mengharapkan ke depan agar Pertamina berkoordinasi dengan Korlantas Polri sehingga data nopol tersebut adalah benar.

“Melalui koordinasi ini, diharapkan kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah tepat sasaran dan kendaraan yang layak mendapatkan subisidi.” pungkasnya.