Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Astaga! Kelakuan DKI Buang-Buang Duit Dikepret PDIP: Rp1 T untuk Formula-E? Lebih Baik...

        Astaga! Kelakuan DKI Buang-Buang Duit Dikepret PDIP: Rp1 T untuk Formula-E? Lebih Baik... Kredit Foto: (Facebook/Anies Baswedan)
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak, kembali menyoroti dana hajatan ajang balap mobil listrik Formula E yang sudah menembus Rp1 triliun lebih. Namun sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, ajang balap mobil listrik ini resmi dibatalkan untuk tahun 2021 karena pandemi Covid-19.

        Ia pun lanttas menyayangkan anggaran keluar tersebut, Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa membeli vaksin dengan kualitas baik dari pada pemberian pemerintah pusat seperti Astra Zeneca.Baca Juga: Buntut Ngerongrong Anies Tinggalkan Balai Kota, Nggak Main-Main! Gerindra Langsung...

        "Bisa juga itu dialokasikan untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan mempercepat vaksinasi kepada sejumlah 18,3 juta orang," ucapnya kepada wartawan, Selasa (26/1/2021).

        Lanjutnya, ia merinci anggaran yang telah keluar tersebut, yakni commitment fee I Rp360 miliar dan kedua adalah Rp200 miliar yang sudah dikeluarkan. Kemudian, ada dana sejumlah Rp560 miliar dibayarkan kepada Formula E Holding sejak 2019. Baca Juga: Astaga... Rektor Ini Mati-matian Bela Anies: Jangan Fitnah, Gubernur Anies Tidak...

        "Di luar itu masih keluar dana terukur (tangible) berupa dana langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost), dan tak terukur (intangible) misalnya tenaga, waktu dan kehilangan fokus buat hal lainnya," jelasnya.

        Dana terukur tidak langsung seperti, perubahan lapangan Monas yang menelan biaya Rp28 miliar (2019) dan Rp 15 miliar (2020), total Rp143 miliar.

        "Di luar itu dari rencana PMD 2020 Rp305 miliar kepada Jakpro berkaitan Formula E, terdapat rincian antara lain Rp5 miliar untuk studi kelayakan, jelas sudah tidak layak, Rp600 juta untuk sosialisasi, Rp10 miliar untuk layanan umum dan lain-lain," tuturnya.

        Namun, ia mengatakan rincian anggaran itu merupakan yang tertulis atau rencana yang diinformasikan. Biaya itu tidak jelas apakah sudah dikeluarkan, digunakan atau batal.

        "Lalu biaya untuk negosiasi awal ke New York yang dilakukan oleh Gubernur, 2019," ucapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: