Timbunan Sampah Nasional Tembus 67 Juta Ton per Tahun

Total timbunan sampah dalam negeri mencapai 67,8 juta ton setahun. Dari jumlah itu 51% sudah dikelola dengan baik dengan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Asisten Deputi Pengolahan Limbah dan Sampah Kemenko Maritim RI, Rofi Alhanif mengatakan Pemerintah pusat menargetkan pengurangan sampah sebesar 22%.

"Sisanya belum baik, karena TPA belum ada di semua daerah ," katanya kepada wartawan usai meninjau langsung pengelolaan sampah yang dilakukan warga Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Minggu (31/1/2021).

Rofi menyebutkan selama ini terjadi kesalah pahaman bahwa pengelolaan sampah berada di TPA karena sudah dilengkapi teknologinya. Padahal sebetulnya 50 isa diselesaikan di rumah. 

Sedangkan, 20 % masih berbentuk residu yang tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal sehingga butuh penanganan di TPA. 

"Kalau inisiatif masyarakat mengelola sampah maka kita (Pemerintah) bisa  kembangkan dari berbagai level. Saya kira permasalahan sampah bisa terselesaikan," ujarnya.

Dia menyebutkan kondisi TPA saat ini sudah overload bahkan diprediksi 2-3 tahun ke depan kalau tidak ada terobosan yang sifatnya masif maka akan semakin memburuk.

Selain itu, membutuhkan biaya yang lebih mahal dalam pengelolaan sampah tersebut. Di samping berdampak langsung terhadap kebersihan dan kesehatan. Misalnya, pembuangan sampah ke laut yang berdampak langsung terhadap sektor pariwisata. 

"Jadi yang bertugas menyelesaikan sampah dari sumbernya yakni masyarakat  dengan melakukan pemilahan bahkan pengurangan volume sampah sehingga bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis," jelasnya.

"Dari beberapa yang kami lihat tampaknya upaya pemilahan sudah ada bahkan pemilahannya seperti organik, anorganik dan residu," tambahnya.

Selanjutnya, ada berbagai inisiatif yang sudah diterapkan sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. 

"Saya kira pembelajaran ini harus kita bawa dan diberikan pemahaman ke masyarakat luas supaya mereka tertarik untuk melakukan inisiatif yang dilakukan warga Bandung," ungkapnya.

Rofi mengimbau Pemerintah Daerah semestinya memberikan insentif tersendiri untuk membatu inisiatif masyarakat dalam mengelola sampah. 

Saat ini Kemenko Maritim bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam mengelola sampah. 

"Kita juga mencoba ke depannya akan memberikan berbagai apresiasi terhadap inisiatif masyarakat dalam mengelola sampah," ujarnya.

Adapun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kamalia menambahkan Pemkot Bandung sudah mencoba merubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah. 

Semula dari kumpul, angkut, buang menjadi kurangi sampah makanan,  pilah sampah dan manfaatkan sampah menjadi nilai jual atau lebih dikenal dengan Kang Pisman. Proses ini sudah diterapkan di 43 wilayah Kota Bandung.

Kamila menjelaskan dalam penerapan program ini termasuk ke dalam proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga dibutuhkan sosialisasi yang masif sehingga masyarakat bisa mengorganisir bagaimana melakukan pengelolaan sampah dengan benar. 

"Sehingga sampah yang dibuang ke TPA lebih sedikit," imbuhnya.

Dia mengaku merubah paradigma masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses yang panjang. Pasalnya, bukan hanya sekedar alih teknologi tapi merubah peradaban masyarakat. 

Kelurahan Sukamiskin menjadi salah satu percontohan di samping Cihaurgeulis yang sudah memiliki komitmen untuk mengelola sampah dengan baik. 

"Jadi, setiap kelurahan memiliki teknik pengelolaan sampah. Diharapkan yang dibuang ke TPS zero waste," pungkasnya.