Buntut Dugaan Kudeta, Loyalis AHY Rongrong Moeldoko Mundur dari KSP!

Ketua Umum Cakra AHY, Irwan menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko atas tudingan elite Demokrat bahwa dirinya yang berencana mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatannya. Irwan pun meminta Moeldoko untuk mundur dari jabatannya sebagai KSP secara ksatria.

“Secara kesatria seharusnya pak Moeldoko mengundurkan diri,” ujar Irwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini menegaskan langkah mundur Moeldoko tersebut adalah untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Jokowi. Jangan sampai justru masyarakat yang meminta Jokowi untuk memberhentikannya.

Baca Juga: Tengku Zul Banding-bandingkan Kudeta Militer Myanmar dengan Partai Demokrat

“Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur,” tegas Legislator Senayan asal Kalimantan Timur itu.

Irwan melanjutkan mantan Panglima TNI ini juga harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya soal pertemuan dirinya dengan sejumlah kader Demokrat agar tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Tentu konsekuensinya Moeldoko harus mundur atau dipecat oleh Jokowi.

“Pak Moel bilang tidak perlu mengaitkan dengan Pak Jokowi. Konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden,” ucapnya.

Anggota Komisi V DPR ini juga meminta agar Moeldoko jangan mengganggu AHY yang secara sah dipilih sebagai Ketum Partai Demokrat. Pihaknya siap melakukan perlawanan demi harga diri AHY.

“Jangan coba ganggu Mas AHY. Bukan soal elektoral, tapi kedaulatan dan harga diri Mas AHY. Kami pasti lakukan perlawanan,” tukasnya.

Lebih dari itu, Irwan juga menilai bahwa langkah AHY menyurati Presiden Jokowi secara resmi terkait manuver politik Moeldoko untuk mengkudeta posisi pucuk pimpinan Partai Demokrat merupakan hal yang wajar. Pasalnya, AHY ingin Jokowi menertibkan pejabat-pejabat di lingkaran Istana agar tidak mengganggu internal partai politik lain.

“Kalau berkirim surat ya karena kami melihat kewenangan menertibkan itu ada di Pak Jokowi. Itu konstitusi,” pungkasnya.