Kudeta Militer Bikin Gatal, Menlu Jepang Sampai-sampai Telepon Menlu Retno

Jepang dan Indonesia menyuarakan keprihatinan atas situasi di Myanmar, menyusul kudeta militer dan penahanan para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi awal bulan ini.

Dalam pembicaraan telepon pada Rabu malam (10/2/2021), Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan mitranya dari Indonesia Retno Marsudi menyatakan, dia menggarisbawahi dua prioritas. Yakni keamanan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan memastikan transisi demokrasi Myanmar berlanjut.

Baca Juga: Jepang Berikan Dana Hibah Rp704,6 Miliar Pada Indonesia, Akan Digunakan untuk Ini...

Selain itu, lanjut Retno, mereka prihatin dengan perkembangan terbaru, termasuk penggunaan peluru karet terhadap peserta aksi demo damai oleh polisi. Kedua Menlu ini sepakat dan akan bekerja sama dalam menangani situasi tersebut.

Masalah ini dibahas kedua menlu via sambungan telepon selama 20 menit.

Dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Menlu Motegi telah menyampaikan kebijakan Jepang, di mana Jepang tetap meminta pihak militer Myanmar agar secara tegas menghindari kekerasan terhadap warga sipil, memulihkan sistem politik secara demokratis dan cepat, serta membebaskan pihak-pihak yang ditahan, antara lain Penasehat Negara, Daw Aung San Suu Kyi.

"Menteri Motegi telah mengumumkan, dia akan terus mendesak kalangan militer untuk menghindari kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan pejabat yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi, dan segera memulihkan sistem politik demokrasi," bunyi pernyataan resmi Kedubes Jepang.

Menanggapi hal tersebut, Menlu Retno menyampaikan kebijakan pentingnya menjaga keselamatan warga negara Myanmar, dan mengembalikan proses yang demokratis dari sudut pandang ASEAN.

Selain itu, kedua Menlu sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral sebagai mitra strategis dan kerja sama terhadap berbagai tantangan internasional.