Buntut Dikacangin Istana, Sekarang Mas AHY Ngaku Juga: Pak Jokowi Nggak Tahu Soal Kudeta

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa gerakan untuk mengkudeta kursi kepemimpinan Partai Demokrat tidak terkait dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perbuatan tersebut membawa-bawa nama Presiden Jokowi hanya akal-akalan untuk menakut-nakuti para kader agar mau bergabung dalam gerakan mereka. Baca Juga: Sukses Tangkal GPK Demokrat, AHY Gowes Bareng dengan Pimpinan DPD-DPC

"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," ujarnya, dalam siaran pers Partai Demokrat, Kamis (18/2/2021).

Lanjutnya, ia juga menduga perbuatan tersebut dilakukan untuk memecah hubungan Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baca Juga: Ceramah Yahya Waloni Buat Dewi Tanjung Ngamuk-Ngamuk, MUI Langsung Dirongrong...

"Tapi kelompok ini berusaha memecah-belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," sambung AHY.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa GPK-PD memiliki pola kuno untuk menjadikan seseorang menjadi ketua umum Partai Demokrat yaitu melalui kongres luar biasa.

"Karena tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC, tapi tidak berhasil juga," katanya.

AHY menyadari jika setiap organisasi memiliki persoalan, dan setiap persoalan masih bisa ditanganinya sampai hari ini dengan menemukan solusinya melalui dialog.

"Saya sejak hari ini sudah keliling kembali ke DPC-DPC di daerah-daerah untuk memastikan persoalan-persoalan antara hubungan DPP-DPD-DPC berjalan dengan baik. Saya paham, seringkali DPC kangen untuk bertemu Ketumnya dan menyampaikan persoalannya secara langsung," kata AHY.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait adanya dugaan upaya kudeta oleh orang-orang dilingkaran Presiden Jokowi.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.  

Ia mengatakan bahwa surat tersebut sudah diterima, dan tidak akan dibalas oleh Kepala Negara. "Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawabsurat tersebut," katanya, di Jakarta, Kamis (21/2/2021).

Lanjutnya, ia menuturkan surat dari AHY diantar langsung oleh Sekjen Partai Demokrat. "Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," tambah dia.

Namun, ia menilai bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, dan Presiden Jokowi tidak perlu mambalas surat tersebut.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan ada gerakan politik tertentu untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional.

Ia menyatakan bahwa gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta, Senin (1/2/2021).