Soroti Vaksin Rakyat Zona Konflik, Inggris Keras ke DK PBB: Mempertaruhkan...

Pemerintah Inggris mendesak Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk gencatan senjata di zona konflik guna memudahkan akses vaksin Covid-19.

Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi mereka yang paling rentan dari virus. Termasuk, para pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik.

Baca Juga: Organisasi Pengentasan Kemiskinan: Negara Kaya Korbankan yang Miskin untuk Vaksin

"Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru, mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia," kata Raab, dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung virtual pada Rabu (17/2/2021), dikutip dari keterangan tertulis Kedubes Inggris yang diterima di Jakarta, kemarin.

Saat memimpin pertemuan DK PBB itu, Menlu Inggris mendesak anggota Dewan Keamanan untuk bersatu dan menyetujui resolusi gencatan senjata itu.

Dia menjelaskan bahwa lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksin virus corona akibat ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.

“Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk memudahkan vaksinasi Covid-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil," ujarnya.

Menlu Inggris juga menekankan pentingnya menyetujui kerja sama internasional untuk menyelesaikan hambatan logistik jangka panjang. Seperti, penyimpanan vaksin, penundaan dalam persetujuan peraturan dan pengelolaan rantai pasokan yang rumit.

Hal senada disampaikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins. Ia juga menekankan bahwa tak ada seorang pun yang aman dari virus tersebut, sehingga perlu dipastikan bahwa vaksin menjangkau semua orang pada waktu yang tepat.

"Sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini," ujar Jenkins.

Dia menambahkan, skema kerja sama vaksin global, COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) Facility, merupakan cara yang dapat digunakan untuk memastikan distribusi vaksin dapat menjangkau semua warga dunia, terutama negara-negara miskin dan berkembang.

"Inggris, sebagai pendukung utama Covax, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat pendekatan multilateral untuk vaksinasi ini, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Ibu Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan Covax," ujarnya.

Gencatan senjata pernah dilakukan untuk memvaksinasi komunitas yang rentan. Pada 2001, gencatan senjata selama dua hari di Afghanistan berhasil memberikan kesempatan kepada 35.000 pekerja kesehatan dan sukarelawan untuk memvaksinasi 5,7 juta anak balita melawan Polio.

Dalam konteks zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.