Dibongkar Semuanya oleh Max Sopacua, Siasat SBY Utak-atik Demokrat Jadi Partai Dinasti

Para pendiri Partai Demokrat menyatakan bahwa sejak awal Demokrat dibentuk sebagai partai modern dan terbuka. Namun dalam perjalanan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai berlambang segitiga berlian itu menjadi partai dinasti, sehingga kepercayaan masyarakat pun merosot.

"Itulah landasan kita berjuang, yang ditanamkan oleh para pendiri pada saat awal, tetapi dalam kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga," kata mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Selasa (23/2/2021). "Rekam jejaknya masih ada, saksi dan orang-orangnya masih lengkap sehat wal afiat," ujarnya.

Max menjelaskan, meskipun SBY menahkodai langsung sebagai Ketua Umum dan kala itu juga masih menjabat Presiden RI, tapi perolehan Partai Demokrat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 malah menurun menjadi 10%.

Baca Juga: Telak Banget! Omongan Max Sopacua ke Demokrat Jakarta: Dasar Politikus Abal-abal

SBY kemudian menobatkan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi sebagai Komandan Tugas Utama (Kogasma) Partai Demokrat setelah kalah dalam Pilkada DKI 2017. Kogasma bertugas memenangkan Pemilu 2019.

"Sejatinya, kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat sudah diuji-cobakan pada Pemilu 2019, namun alhasil bukannya perolehan Partai Demokrat naik atau bertahan, tetapi malah turun menjadi 7,7%," kata Max.

Mirisnya, berdasarkan data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 22 Februari 2021, elektabilitas Partai Demokrat jika Pemilu diadakan saat ini hanya 5,4%. Data hasil survei Litbang Kompas yang juga dirilis awal tahun ini menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat hanya 4,6%.

Masih segar dalam ingatan Max Sopacua, setelah Kongres I Partai Demokrat di Bali pada 2005 dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) di provinsi dan Musyawarah Cabang (Muscab) di kabupaten/kota, berbondong-bondong ada yang Gubernur dan ada para bupati masuk memimpin, mengambil posisi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabanh (DPC).

"Dan tidak ada yang mengusik mempertanyakan, kapan kepala daerah yang bergabung saat itu, membuat KTA (kartu tanda anggota)? Oleh karena sejatinya Partai Demokrat memang berasaskan partai modern dan terbuka," katanya.

Menurutnya, sebagai akibat sinergisitas putra-putra terbaik itulah, mulai dari kepemimpinan nasional SBY dan bergabungnya putra-putra terbaik di masing-masing daerah, maka Partai Demokrat menjadi partai besar dan partai pemenang di Pemilu 2009.

"Usai 2009, selanjutnya berubah menjadi babak baru, setelah Anas Urbaningrum digantikan SBY menjadi Ketua Umum produk KLB (kongres luar biasa) di Bali 2013 dan putranya Edy Baskoro Yudhoyono tetap menjadi Sekretaris Jenderal. Maka mulai saat itulah masyarakat menyetempel Partai Demokrat adalah partai keluarga," katanya.

Pada Kongres 2015 di Surabaya, lanjutnya, SBY kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum, setelah mengadang paksa pencalonan Marzuki Alie. "Padahal SBY pada KLB Bali berjanji, tujuan mengganti Anas Urbaningrum hanya untuk mengantarkan sampai Kongres 2015. Padahal seandainya SBY memiliki etika moral politik dan kepemimpinan yang baik, tentunya mempersilakan Marsuki Alie untuk menjadi Ketua Umum di KLB Bali 2012 tersebut, mengingat Marzuki Alie adalah runner up pada Kongres di Bandung 2010," kata Max.

"Siapa sangka guru politik yang selalu menanamkan jujur cerdas dan santun kepada kader Demokrat, ternyata beliau sendiri yang tidak jujur," ujarnya.

Max mengungkapkan, dalam kepengurusan DPP 2015-2020 jabatan strategis di jajaran pengurus DPP dikuasai oleh keluarga. Dia menjelaskan, partai yang dikelola dengan manajemen keluarga terbukti tidak bisa membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat. Terlebih setelah sejak kepemimpinan SBY hingga ke kongres AHY 2020 menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara aklamasi yang dipaksakan.

Baca Juga: Prabowo & Sandi Menteri Terbaik, Gerindra Bagai Terbang ke Langit

"Kongres jadi-jadian, tidak ada tata tertib, tidak ada pertanggung jawaban keuangan dan program, bahkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) 2020 dibuat di luar setelah kongres sesuai dengan versi dan kemauan SBY," kata Max.

Maka, menurutnya, hal itulah yang melandasi kader Partai Demokrat menggugat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) jilid 2. Saat ini pun terdapat dua kubu yang berseberangan. "Pertama, kubu dinasti SBY adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan Partai Demokrat untuk tetap menjadi partai dinasti SBY," ujar Max.