Tegas, Indonesia Berani Desak Aparat Myanmar Stop Kekerasan pada Demonstran

Pemerintah Indonesia meminta aparat keamanan di Myanmar, supaya tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri. Agar korban jiwa tidak semakin banyak, dan situasi tidak memburuk.

Gelombang unjuk rasa besar-besaran terjadi di Myanmar, sejak kudeta militer 1 Februari 2021. Hingga hari ini, 7 orang dilaporkan tewas dalam aksi tersebut.

Baca Juga: Kerusuhan Mencekam, Catatan Dewan HAM PBB Sebut 18 Rakyat Myanmar Tewas

Protes kudeta juga diikuti kampanye pembangkangan sipil, sehingga mendorong pegawai negeri mengundurkan diri.

Menurut Assistance Association Political Prisoners (AAPP), lebih dari 850 orang ditangkap atau dijatuhi hukuman. Namun, tindakan keras di akhir pekan ini tampaknya meningkatkan jumlah korban penangkapan secara drastis.

"Indonesia sangat prihatin atas meningkatnya aksi kekerasan di Myanmar, yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka," demikian bunyi pernyataan Kemenlu, Minggu (28/2/2021).

"Kami menyampaikan ucapan duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas peristiwa itu," imbuh pernyataan tersebut.

Demonstrasi ini menentang kudeta militer, yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi bakal menghadapi persidangan pada Senin (1/3/2021) dengan tuduhan tidak jelas atas kepemilikan walkie-talkie yang tidak terdaftar. Serta pelanggaran aturan pembatasan pada pertemuan publik selama pandemi.

Namun sang pengacara, Khin Maung Zaw, menuturkan dirinya masih belum bisa menemui Suu Kyi.

"Sebagai pengacara saya menaruh kepercayaan saya di pengadilan dan pengadilan yang adil. Tapi dalam periode waktu ini apa pun bisa terjadi," ujarnya.