Menag Yaqut Dihantam Isu Sensitif Ini, dan Ternyata...

Kementerian Agama (Kemenag) disebut-sebut melarang penggunaan Bahasa Arab. Hal itu mencuat dan menjadi viral di media sosial. Surat keputusan Menteri Agama, seperti termuat dalam unggahan di media sosial itu juga memuat pernyataan bahwa Indonesia sedang digiring menjadi negara sekuler dan komunis.

Baca Juga: DPR Akan Revisi UU ITE Berantas Buzzer Penyebar Hoax

Berikut narasi yang tersebar:

"SETELAH SKB3MENTERI LARANG JILBAB SEKARANG MUNCUL SK MENAG LARANG BAHASA ARAB, NEGERI SEDANG DIGIRING KEARAH SEKULER DAN KOMONIS”

Ternyata, informasi itu hanya hoax semata dan tidak ada satu pun pemberitaan media arus utama tentang surat keputusan Menteri Agama terkait pelarangan penggunaan bahasa Arab.

Bukan hanya kali ini saja Menag Yaqut diserang berita hoax. Belum lama ini ia diterpa isu tak sedap, salah satunya yang di-posting akun facebook Raja Angkasa. Akun tersebut mengunggah narasi yang menyudutkan Gus Yaqut. Begini narasinya:

"Menteri PKI. Astaghfirullah. Surat larangan sholat jumat sudah di tanda tangani Menteri Agama."

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara), klaim tersebut salah. Faktanya, Menag Yaqut tidak pernah mengeluarkan surat yang melarang umat untuk melaksanakan ibadah Salat Jumat.

Kementerian Agama memang tengah menjadi sorotan setelah pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri mengenai Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah.

Surat keputusan bersama itu dikeluarkan menyusul kasus seorang siswa non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, yang dipaksa menggunakan jilbab di sekolahnya.

Baca Juga: Keras! Bekas Sekjen FPI sebut Pembuat SKB 3 Menteri Punya Sakit Mental

SKB 3 menteri tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak. Di Sumatera Barat sebanyak 300 pengacara disiapkan untuk menggugat SKB tersebut.

Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang mengumpulkan para pengacara itu untuk membela upaya revisi SKB Tiga menteri.

"Ada 300 orang lawyer (pengacara) yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi Bahar di Padang, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Gak Ada Sopan-sopannya! Mic Anggota DPR Tiba-tiba Mati saat Protes SKB 3 Menteri, Eh Mirip Kasus...

SKB Tiga Menteri itu, katanya, mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat. Sebab SKB itu tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Padahal ada banyak daerah yang punya kearifan lokal. Contohnya, Sumatera Barat denggan budaya Minangkabau yang sudah terbiasa dengan pakaian menutup aurat.

Selain itu, pendiri Partai Ummat, Amien Rais menilai apa yang dilakukan pemerintah melalui SKB tiga menteri itu berbau regimentasi atau dengan kata lain hendak mengubah secara paksa agar kehidupan masyarakat dapat seragam.

"Rezim ini totalitarisme yang akan menghancurkan bangsa," kata dia.

Mantan politikus PAN ini menduga kemunculan SKB 3 menteri itu dilandasi adanya ketakutan tanpa sebab atas agama. Terutama tentang Islam itu sendiri.

"Itu sangat menyengat ada elemen Islamofobia yang membeci Islam tanpa sebab," ujarnya.