Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Penggagas KLB Pede Moeldoko Mampu Benahi Partai Demokrat

        Penggagas KLB Pede Moeldoko Mampu Benahi Partai Demokrat Kredit Foto: Antara/Endi Ahmad
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengaku lega dengan rampungnya gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). 

        “Kami bersyukur apa yang kami cita-citakan selama ini berjalan lancar. Biar pun dengan berbagai cemoohan, tanggapan negatif dari kubu AHY dan kawan-kawannya seperti Andi Malarangeng yang mengatakan tidak mungkin terjadi KLB. Tapi alhamdulillah atas keinginan kuat, partai ini bisa menyelenggarakan KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum,” kata Max saat di konfirmasi, Sabtu (6/3).  

        Mantan penyiar TVRI itu menyayangkan sempat ada teror yang dialami pengurus daerah agar tidak menghadiri KLB. “Ada hal-hal yang membuat ketakutan di daerah. Seperti sebaran yang disampaikan pak SBY sendiri, kalau KLB ini sukses nanti akan diobrak-abrik DPD dan DPC seluruh Indonesia sampai ke tingkat ranting. Ini sama sekali tidak perlu, karena KLB hanya ingin meluruskan jalan partai Demokrat sesuai khitahnya 2001. Jadi yang membuat KLB ini adalah kelompok garis lurus,” ujar Max.

        Baca Juga: Loyalis AHY Desak Pemerintah Lindungi Demokrat dari Ancaman Moeldoko

        Max menambahkan, KLB juga menganulir beberapa keputusan DPP yang dibuat di bawah rezim AHY. Di antaranya pemecatan terhadap tujuh kader senior dan pengurus DPC yang mendukung KLB.  

        “Selain itu KLB juga sepakat menghilangkan beberapa jabatan yang dibuat selama ini, seperti majelis tinggi. Kini tidak ada lagi majelis tinggi,” imbuh Max.  

        Max menyadari, pengurus hasil KLB dengan formasi baru tidak akan bekerja dengan mudah. Selain menghadapi perlawanan kubu AHY, hasil KLB di Sibolangit juga harus mendapatkan pengakuan pemerintah.

        “Kita akan segera melampirkan kepengurusan ini ke Kemenkum HAM. Pasti pihak sana (AHY) tidak akan diam, akan melakukan perlawanan. Saya kira ini hal biasa. Namun program kerja yang pertama harus dilakukan adalah membenahi Partai Demokrat seperti sediakala, partai rakyat dan terbuka untuk semua orang,” harap Max.

        Meski bukan persoalan mudah, Max yakin, Moeldoko mampu menjalankan peran barunya sebagai nakhoda partai Demokrat. Saking yakinnya, Max tidak ragu-ragu mematok target menang di Pemilu 2024.

        “Pak Moeldoko dengan kemampuan dia sebagai seorang intelektual, komandan yang tegas, bisa membawa partai ini merebut posisi seperti sedia kala. Kita pernah berada pada ranking pertama di pemilu dan politik Indonesia. Jadi mudah-mudahan pak Moeldoko bisa mengelola partai ini menang di pemilu 2024,” ujar Max.

        KLB Partai memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

        Baca Juga: Mas AHY Terus Melawan, Prahara Demokrat Diprediksi Bakal Berlanjut ke Pengadilan

        Saat menggelar konferensi pers Jumat (5/30, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut KLB Demokrat tidak sah. Dia menilai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Dia mengungkap adanya akal-akalan dari Moeldoko untuk menjabat sebagai pimpinan tertinggi partai berlambang bintang mercy itu lewat kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).

        "Saya dengar ada akal-akalan dari KSP Moeldoko dan pelaku kudeta. Sebelum mengangkat menjadi ketua umum ilegal, AD/ART yang sah diubah dan digantikan dengan versi KLB," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat.

        Diubahnya AD/ART oleh Moeldoko dan pihak yang mendukungnya, membuat mereka merasa bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumut. Penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum dianggap sebagai sesuatu yang benar.

        "Moeldoko salah besar, berarti KSP Moeldoko tidak memahami Undang-Undang Partai Politik yang berlaku dan tidak memahami AD/ART Partai Demokrat. Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang tidak sah adanya," ujar SBY.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: