Bahaya Sudah Depan Mata, Mas AHY, Kalau Anda Tak Merubah Sikap, Nasib Anda Akan Tragis...

Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung, Haris Hijrah Wicaksana, menilai prahara yang melanda Partai Demokrat berpotensi untuk membuat partai berlambang mercy tersebut menjadi partai kecil.

Bahkan, partai ini berpotensi tidak bisa mengikuti pemilu pada tahun 2024 mendatang. Satu-satunya jalan adalah, masing-masing kubu yang sedang berseteru harus duduk satu meja dan mencari solusi demi kebaikan bersama.

"Jika konflik itu tidak ada titik temu, tentu dapat merugikan Partai Demokrat sendiri," ungkapnya seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Baca Juga: Hari Ini AHY dan Meoldoko Bakal Perang di Kemenkumham, Mahfud MD Janji Tak Akan Main-main

Namun, ia mengaku jika solusi yang dimaksud bisa saja tidak akan terlaksana dalam waktu dekat jika masing-masing kubu masih bersikeras sampai membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Menurut dia, masalah akan semakin pelik jika nantinya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit.

Jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Mahkamah Agung. Karena itu, menurut dia, proses penyelesaian konflik internal ini tidak akan sebentar.

"Jika mereka terlalu sibuk mengurus hal ini, mereka bisa kehilangan momentum di Pemilu 2024," jelasnya.

Baca Juga: Pak Moeldoko, Anda Harus Siap-Siap, Mas AHY Bakal Melawan: Nggak Gentar Lawan Jenderal

Di sisi lain, sengkarut internal partai berlambang mercy ini sejatinya merupakan ujian bagi AHY sebagai ketua umum. Sebab, AHY tidak bisa terus-terusan memimpin dengan gayanya selama ini yang baper (terbawa perasaaan).

Menurut Haris, jika AHY masih memakai gaya kepemimpinan seperti sekarang maka bukan tidak mungkin karier politik putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan berakhir dini.

"AHY harus bersikap cerdik dan pandai untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak berlangsung lama," bebernya.

Baca Juga: Pak Moeldoko, Anda Harus Siap-Siap, Mas AHY Bakal Melawan: Nggak Gentar Lawan Jenderal

Sarannya, AHY harus dapat menunjukkan sikap sebagai politisi dengan membangun komunikasi politik.

"Jika AHY itu duduk bersama dan membangun rekonsiliasi politik dengan kubu KLB, dipastikan konflik akan berakhir," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Jhoni Allen dan kawan-kawan menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2021-2025. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat.

"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.

Terkait hal itu, AHY meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasona Laoly untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit. Sebab, menurut AHY, KLB di Sumut digelar dengan tidak berdasarkan pada AD/ART yang dimiliki Partai Demokrat.

"Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal," ucap AHY.

Menurut dia, KLB yang menetapkan Moekdoko sebagai Ketua Umum sudah melanggar konstitusi partai. Sebab, KLB yang dimotori John Allen dan kawan-kawannya tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai," tegasnya.