Demokrat Panas, Tengku Zul Ikut-ikutan Tanya, Ada Jenderal Kudeta Mayor? Eh Istana Disenggol

Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, memberikan sindiran kepada Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko, terkait polemik kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar oleh pendiri, mantan kader hingga kader aktif, di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30), resmi mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2021.  Baca Juga: Eh Buset, Niat Mau Belain Jokowi, Dokter Tirta Habis-habisan Dinyinyirin Tengku Zul

Menurut dia, semestinya tidak ada Jenderal mengkudeta Mayor. Akan tetapi, hal tersebut terjadi dan ada.

"Adul:"Jendral dgn Mayor pangkatnya tinggian mana, Ran?"Giran:"Jelas tinggian Jendral, Dul".Adul:"Nah, apa mungkin Jendral mengkudeta Mayor?"Giran:"ya mustahil, Dul"Adul:"Tapi nyatanya ada Jendral mengkudeta Mayor, Ran. Orang dlm istana, lagi"Giran:"Hehe, di Pluto kale, Dul" cuitnya, seperti dikutip dalam akun Twitternya, Senin (8/3/2021).

Baca Juga: Abu Janda Dituding Tak Cuma ke Tengku Zul Saja sebut 'Islam Arogan' dan 'Agama Pendatang dari Arab'

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggunakan teori Machiavelli untuk merebut Partai Demokrat dari AHY.

Ia menjelaskan, bahwa teori kekuasaan yang ditawarkan Machiavelli berfokus pada metode apa yang harus digunakan seseorang dalam memperebutkan serta mempertahankan kekuasaan.

"Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elit yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Sabtu (6/3/2021).

AHY Melawan

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasona Laoly untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit

Sebab, menurut AHY, KLB di Sumut digelar dengan tidak berdasarkan pada AD/ART yang dimiliki Partai Demokrat.

"Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal," ucap AHY di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Menurut dia, KLB yang menetapkan Moekdoko sebagai Ketua Umum sudah melanggar konstitusi partai. Sebab, KLB yang dimotori John Allen dan kawan-kawannya tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai," tegasnya.

Selain itu, AHY, pada Minggu (7/3) di Kantor DPP Partai Demokrat, pihaknya mengumpulkan seluruh kadernya pada tingkatan DPD, DPC hingga tingkat ranting pada 34 provinsi.

“Yang jelas kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan segelintir kader, banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat,” tegasnya.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Moekdoko ingin menggulingkan kepemimpinannya secara resmi berdasarkan Kongres V Partai Demokrat yang digelar di Senayan, Jakarta pada 15 Maret 2020 lalu.

Tegasnya, kepemimpinan dirinya telah sah secara hukum. “Konstitusi partai kita, AD/ART yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui kementerian hukum dan ham yang juga sudah masuk ke dalam lembaran negara,” tegasnya.