Tangisan Darmizal Dikepret Prajurit AHY: Ini Bukan Sinetron Korea, Jangan Drama!

Drama konflik antarkubu Partai Demokrat masih berlanjaut. Kali ini giliran Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kepemimpinan AHY, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi tangisan Darmizal yang mengaku menyesal pernah mendukung SBY. Menurut Herzaky, mantan kader yang berpaling saat Demokrat terancam gagal electoral threshold sebaiknya tidak membuat drama berlebihan.

"Bukan sinetron Korea ini. Mantan kader jangan baper, jangan buat drama,’" ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (10/3).

Dia mengingatkan, agar Darmizal jangan seolah-olah menjadi pihak yang paling punya jasa dan peduli terhadap partai. Khususnya, mengingat Darmizal yang pindah haluan menjadi relawan Jokowi saat survei Partai Demokrat jatuh di Pileg 2019 lalu.

Baca Juga: Prajurit Moeldoko Tuding Kongres Demokrat 2020 Buah dari Persekongkolan Jahat!

"Begini sikap seorang kader setia dan militan? Kalau sudah berkhianat sebelumnya, tak heran kalau kemudian berkhianat lagi dengan membawa-bawa orang luar untuk dijadikan ketua umum dalam KLB dagelan tidak sah dan tidak dihadiri pemilik suara," katanya.

Dia juga menampik jika para pemilik suara sah Partai Demokrat telah curhat ke Darmizal. Sebab, sejak dulu Darmizal ia sebut tidak memiliki peran penting di Partai Demokrat.

‘’Apalagi ngaku-ngaku berjasa dorong Pak SBY jadi Ketum Demokrat. Kader-kader senior yang tahu tindak-tanduk Darmizal di zaman dulu, hanya bisa geleng-geleng dan mengelus dada saja dengar bualan Darmizal,’’ ucap dia.

Herzaky menegaskan, keberanian Darmizal untuk bersikap demikian tidak lain karena dekat dengan oknum kekuasaan. Herzaky juga menepis tuduhan Darmizal soal AHY yang meminta adanya setoran dari DPD-DPC. Menurutnya, tuduhan itu hanya nyanyian sumbang dari kader yang sudah dipecat.

‘’Memang mantan-mantan kader yang hidup di era feodal, biasanya kalau melakukan apa-apa mesti dikasih sesuatu dulu baru bergerak. Pola yang sama bisa kita lihat di kegiatan politik dagelan yang mereka buat di Deli Serdang,’’ ungkap dia.

Kemarin kepada media, mantan kader Partai Demokrat, Darmizal, mengaku menyesal telah memenangkan SBY sebagai ketua umum pada 2015. Saat itu ia mengenang sebagai sosok yang mengumpulkan ketua DPD dan DPC untuk mendukung SBY.

"Saya sangat menyesal memang menjadi aktor tim buru sergap untuk mendatangi ketua-ketua DPD, mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun chemistry agar Pak SBY yang dipilih dalam Kongres 2015," ujar Darmizal di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (9/3).

Menceritakan hal tersebut, ia menangis telah memenangkan SBY. Pasalnya, secara tak langsung ia melahirkan kepengurusan Partai Demokrat yang dikuasai oleh keluarga Cikeas.

"Saya bersalah, saya tidak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya tidak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan, malu saya, saya malu," ujar Darmizal.

Darmizal menjelaskan pula bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak terlibat dalam perencanaan forum yang melahirkan KLB. Moeldoko disebut baru menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum pada 5 Maret 2021 sore.

"Bapak Moeldoko sampai dengan tanggal 5 Maret sore baru menyatakan kesediaannya menajdi caketum, dan itupun dalam keadaan kekagetan. Saya bicara dengan beliau yang sedang menjalankan tugas," ujar Darmizal.

Ia menegaskan, Moeldoko tidak pernah mendatangi pihaknya untuk menggelar KLB dan menjadikannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sedangkan pertemuan yang terjadi sebelum AHY menyatakan adanya gerakan pengambilalihan pada 1 Februari lalu, juga ditegaskannya bukan membicarakan KLB.

Pertemuan itu hanyalah membahas upaya-upaya untuk mengirimkan bantuan ke Kalimantan Selatan yang saat itu terkena bencana banjir. Bukan untuk mendorong Moeldoko menjadi pimpinan Partai Demokrat, menggantikan AHY.

"Apa yang menjadi diskusi kecil-kecil ini meledak menjadi konferensi pers yang disebut dagelan kudeta, pengambilalihan kekuasaan ketua umum Partai Demokrat," ujar Darmizal.

Barulah setelah itu, adanya keluhan dari para kader yang menilai Partai Demokrat telah jauh dari yang dicita-citakan. Pasalnya, partai berlambang bintang mercy itu kini dinilai telah dikuasai oleh keluarga SBY.

"Keresahan kader-kader di bawah mau disalurkan ke mana, tidak ada saluran, mau melapor ke sini ketua majelis tinggi partai adalah bapak, wakil ketua adalah adalah anak yang juga ketua umum, mau lapor wakil ketua umum adiknya ketua umum," ujar Darmizal.

Ia menegaskan, KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum adalah sah. Sebab ditunjuknya Kepala KSP itu merupakan forum yang telah didukung oleh pemilik suara di DPD dan DPC.

"Yang jelas kita berharap, kami berharap Partai Demokrat pasca kongres luar biasa kembali menjadi partai yang disenangi rakyat, rumah bagi semua orang, partai yang terbuka, modern, akuntabel, santun, cerdas, dan tangkas," ujar Darmizal.

Sementara itu, kabar akan adanya intimidasi terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah bermunculan. Tekanan disebut bertujuan agar pengurus di daerah bersedia mengakui kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya petugas intel yang mengintimidasi pengurus Partai Demokrat di daerah.

"Sampai dengan hari ini Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud (intimidasi pengurus partai)" tegas Samdo dalam keterangannya, Rabu (10/3).

Selanjutnya, kata Sambo, Propam Polri mengimbau siapa saja yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya Anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki dan mengintimidasi untuk melaporkan hal tersebut ke Propam di wilayah atau Propam. Sehingga dengan pihaknya dapat menindaklanjuti pelaporan tersebut.

"Pelaporan resmi akan segera ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan apabila ada tindakan pelanggaran Anggota Polri akan segera diumumkan secara terbuka, transparan dan akuntabel," ungkap Sambo.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengajak masyarakat Indonesia untuk memantau kasus dualisme kepengurusan partai Demokrat. Benny menyinggung adanya upaya intimidasi pada kader di daerah untuk mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko.

Benny merasa prihatin atas upaya tersebut karena merusak jalannya demokrasi di Tanah Air. Ia menyayangkan keterlibatan oknum kepolisian dalam kisruh partai Demokrat.

"Pasti, kami mengajak rakyat untuk bersama memantau ini (intimidasi pada kader Demokrat)," kata Benny pada Republika, Rabu (10/3).

Benny menyatakan memiliki bukti guna mendukung pernyataannya soal intimidasi oknum kepolisian. Hanya saja, ia memilih tak melaporkan upaya intimidasi dari oknum kepolisian itu ke Kapolri.

"Kami laporkan ke rakyat saja. Tapi kami ada kok buktinya," ujar anggota komisi III itu.

Selain itu, Benny menolak menyebutkan pengurus Demokrat di daerah mana saja yang mengalami intimidasi oleh oknum kepolisian. Ia menegaskan informasi itu belum sepatutnya menjadi konsumsi publik.

"Informasi itu bukan untuk diberitakan," sebut pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut.

Sebelumnya, Benny mengungkap aksi intimidasi justru dilakukan oleh pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian, lanjut Benny mempertanyakan siapa saja pengurus Demokrat di tiap wilayah.

"Para pengurus Demokrat tingkat Kabupaten dan Kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," kata Benny di laman Twitter resminya @BennyHarmanID.

Benny membeberkan aksi kepolisian di daerah bukan dilakukan serampangan tanpa adanya perintah dari atas. Para pengurus Demokrat di daerah juga dirayu agar mendukung kubu Moeldoko.

Baca Juga: Ksatria Torehkan Sejarah: SBY Inisiator Demokrat, Prabowo Dirikan Gerindra, Jenderal Moeldoko?

"Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman," ujar Benny.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie, mengaku tidak habis pikir dengan isu adanya intimidasi ke pengurus. Ia meminta Demokrat versi Cikeas menjelaskan ke publik secara gamblang.

"Tanya saja ke mereka (kubu AHY), kenapa tanya kita juga heran," kata Marzuki pada Republika, Rabu (10/3).

Marzuki justru menantang balik kubu AHY dan masyarakat umum. Ia berharap publik dapat menilai dengan baik jika meninjau kondisi sebenarnya.

"Lihat saja bagaimana situasi di lapangan," ujar mantan Ketua DPR RI di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Marzuki membantah tegas bahwa kubunya terlibat dalam kabar intimidasi itu. Ia malah menduga isu intimidasi muncul karena ketakutan berlebihan kubu AHY. "Ya ngawur itu, baper ketakutan," ucap Marzuki.