Anies Baswedan Tak Gengsi Minta Tolong Menko Luhut Urus Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah banyak mengeluarkan “jurus” untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Namun, si banjir ini belum benar-benar mati. Demi mengatasi masalah ini, dia pun tak gengsi datang ke Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk meminta tolong.

Kedatangan Anies disampaikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (10/3/2021). Ada dua foto yang diunggah Luhut. Dalam foto itu, keduanya kompak mengenakan kemeja putih. Senyum lebar merekah di wajah keduanya. 

Baca Juga: Anies Baswedan Punya Rencana Besar untuk Pasar Senen, Katanya...

Dalam keterangan fotonya, Luhut mengungkapkan, Anies adalah Gubernur terakhir dari Pulau Jawa yang ia temui. Sebelumnya, Luhut bertukar pikiran dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. 

Anies tiba di kantor Luhut sekitar pukul 9 pagi. Di awal obrolan, Anies langsung menyampaikan keinginannya. "Pak Luhut, I come to you with menu of problem (saya datang dengan membawa menu masalah)," tulis Luhut, menirukan omongan Anies, saat menemuinya. 

Luhut bilang, tak masalah. Eks Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, semua masalah bisa dicarikan solusinya. "Asal harus terintegrasi," imbuhnya. 

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas berbagai persoalan ibu kota. Ada tiga hal yang disampaikan Anies, yaitu pengendalian banjir, pengembangan transportasi, dan pengembangan pariwisata. 

Soal banjir, Luhut menjelaskan, ada tiga masalah. Yaitu rob yang datang dari laut, tanggul yang ada di daratan Ibu Kota, dan sungai yang mengalir dari daerah hulu. Karena itu, perlu ada pengendalian di hulu, aktivasi rumah pompa, dan drainase harus berfungsi dengan baik.  

Tak kalah penting, penanganan sampah dan limbah yang dilakukan secara tepat. 

"Jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi," kata Luhut. 

Anies membenarkan adanya pertemuan dengan Luhut. Dia bilang, memang cukup sering berdiskusi dengan Luhut. Kadang lewat telepon, lewat video conference, juga sering bertemu langsung.

Anies merasa penting bicara dengan Luhut. Sebab, banyak kewenangan pusat yang punya dampak pada Jakarta. Termasuk aturan-aturan dalam pengendalian banjir. “Karena aturan-aturan itu ada di pemerintah pusat, maka harus bicara ke pemerintah pusat," ucapnya, kemarin.

Dalam urusan banjir Jakarta, salah satu kewenangan pusat yang dikeluhkan Pemprov DKI Jakarta adalah kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengungkapkan, penyebab banjir pada Februari kemarin diakibatkan sejumlah faktor. Di antaranya, dua pintu air yang rusak dan pendangkalan Kanal Banjir Timur (KBT). Dua hal itu merupakan kewenangan BBWSCC. 

Karena itu, Anwar menyayangkan lambannya kinerja BBWSCC. Sementara Pemprov DKI juga tidak bisa melakukan banyak karena dua hal itu kewenangan BBWSCC. 

"Kita perlu izin dulu dan urusan administrasi itu yang menghambat kinerja. Sedangkan warga menuntut agar persoalan banjir segera dituntaskan," kata Anwar, dalam Rapat Evaluasi Banjir, Rabu (10/3). 

Dalam rapat itu, pejabat BBWSCC, Fajar menyampaikan keluhan dalam evaluasi banjir ini bakal segera ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan banjir di Jakarta dan daerah penyangga membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak. "Nanti pimpinan kami yang akan memutuskan, dan kerja sama apa yang akan dilakukan kedepannya," janjinya.

Sementara itu, penyebab banjir lain tak lepas dari molornya pengerjaan normalisasi sungai. Program yang dimulai 2012 itu belum juga rampung sampai sekarang. Proyek tersebut dikerjakan BBWSCC serta Pemprov DKI Jakarta. Tugas Pemprov membebaskan lahan, sementara Kementerian PUPR memasang beton sheet pile.