Sukses Buat Malu Kubu Moeldoko, Sekarang Demokrat Dukung Mas Anies Baswedan...

Ketua Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono memberikan dukungan penuh kepada pemerintah DKI Jakarta unttuk melepas saham produsen bir, Delta Djakarta.

Ia pun berharap penjualan saham tersebut dapat dilakukan secara profesional. Baca Juga: Politikus Demokrat Ngadi-ngadi, Anak Buah Moeldoko Meradang Sejadi-jadinya

"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," ujarnya, Senin (5/4/2021).

Lanjutnya, ia mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada pimpinan dewan untuk divestasi tersebut segera dibahas.

"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang adadi dewan," kata.

Sebelumnya, pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jakarta Santoso memperkuat sikap Demokrat, "Kami Demokrat DKI mendukung penjualan saham bir Delta Djakarta."  Baca Juga: Geger! Beredar Seruan Tangkap Mas Anies Selasa Besok, Disebar sama Ferdinand..

Menurutnya, hasil dari penjualan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti sekolah dan rumah sakit. 

"Regulasi dan penerapan pengaturan ada dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta meskipun tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir di maksud," kata dia.

Baca Juga: Ucapan Selamat Paskah, Anies Baswedan: Semoga Kedamaian dan Kebahagiaan Selalu Hadir

Baca Juga: Anies Baswedan Ogah Semena-Mena Jual Perusahaan Miras, Saham Delta Djakarta Laku Keras!

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah empat kali mengirimkan surat ke DPRD Jakarta menyangkut penjualan saham di Delta Djakarta.

Sementara itu, diketahui Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, yang memutuskan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Terkait keputusan Kemenkum HAM, AHY menyarankan kepada kubu Kongres Luar Biasa atau KLB pimpinan Moeldoko untuk membuat partai baru. Upaya itu dinilai lebih elegan dan konstitusional dibandingkan merebut partai dengan tidak sah. 

Menurut dia, pembentukan partai baru secara konstitusional akan lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar. Bahkan, banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru.

"Keputusan membuat partai baru banyak ditempuh oleh para pendahulu, seperti R. Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto bangun Hanura, Prabowo mendirikan Gerinda dan SBY membangun Demokrat," jelas AHY di Semarang, Minggu 4 April 2021.