Utang BUMN Pemprov Jabar Kembang Kempis Gegara Kertajati, DPRD: Gimana Mau Bayar Utangnya?

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya atau AW mengaku bingung soal utang PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melahirkan Bandara Kertajati.

"Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya utang piutang PT BIJB kepada para kreditur bisa turut terselesaikan lalu Pemprov Jabar pun mendapatkan kelebihannya, jika saham di BIJB itu mau dijual," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu saat dihubungi dari Bogor, Senin.

Menurut legislator asal Kabupaten Bogor itu, Pemprov Jabar tak mesti lagi andil dalam mengurusi Bandara Kertajati. Pasalnya, Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan atas Bandara Kertajati sejak terbitnya Undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah.

Maka, AW menyarankan agar PT BIJB dijual ataupun dipailitkan merujuk pada Undang-undang nomor 23/2014 yang menyatakan bahwa pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sudah sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.

"Bayangkan saja, untuk kebutuhan operasionalnya sudah kembang kempis, bayar listrik pun susah gak mampu, tiba-tiba sekarang kewenangannya pun dicabut, gimana mau bayar hutangnya," kata AW.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan selain dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, akan difungsikan untuk Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.

"Bandara Kertajati akan difokuskan juga pada MRO sehingga semua pesawat bisa maintenance di sana. Kita tahu juga bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada nonpenumpang, kalau kargo sudah dimulai," kata Emil sapaan akrabnya.

Emil menuturkan ada maskapai penerbangan internasional yang minat membuka MRO di Bandara Internasional Kertajati dan hal itu sudah dilaporkan kepada Presiden RI saat pihaknya menghadiri rapat terbatas di Jakarta.

"Juga saya laporkan ke Pak Presiden ada pihak penerbangan internasional di Asia yang juga berminat membuka MRO maskapainya di Kertajati," tuturnya.