Dari Dhoho hingga Kertajati, Deretan Bandara Mewah Milik Injourney Airports yang Pikul Kerugian

Pengelolaan sejumlah bandara di Indonesia masih dibayangi persoalan rendahnya jumlah penumpang hingga kerugian operasional. Terbaru, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports resmi mengakhiri kerja sama pengelolaan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, dengan PT Surya Dhoho Investama (SDhI), anak usaha PT Gudang Garam Tbk (GGRM).

Pengakhiran kerja sama operasi (KSO) tersebut disepakati kedua pihak melalui penandatanganan Perjanjian Pengakhiran KSO pada 31 Agustus 2026.

Selanjutnya, Bandara Dhoho sepenuhnya dioperasikan oleh SDhI mulai 1 Oktober 2026 setelah diterbitkannya Sertifikat Bandar Udara Nomor 0190/SBU/IX/2026.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia, Agus Haryadi mengakui bahwa kinerja Bandara Dhoho selama ini belum maksimal. Kondisi tersebut semakin menantang di tengah industri penerbangan nasional yang sedang mengalami tekanan akibat berbagai faktor eksternal.

"Ya, kalau boleh dikatakan jujur memang secara trafik belum maksimal ya, apalagi dalam situasi terakhir setelah kondisi penerbangan ini sedang terdepresiasi karena berbagai faktor lah," kata Agus dalam diskusi bersama media di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Persoalan Bandara Dhoho sebenarnya bukan hal baru. Pada pertengahan 2025, operasional bandara tersebut bahkan sempat dihentikan sementara. Kondisi ini turut menuai sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menilai penghentian operasional tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan strategis serta dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan bandara.

"Bandara tersebut merupakan bagian dari PSN (Proyek Strategi Nasional) yang digodok pemerintah pusat. Jika PSN ini gagal, maka akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia," ujarnya, dikutip dari laman resmi DPRD Jawa Timur.

Khusnul juga meragukan alasan penghentian sementara penerbangan yang saat itu dikaitkan dengan keterbatasan armada dan pemeliharaan pesawat. Menurutnya, rendahnya tingkat keterisian penumpang atau okupansi justru patut menjadi perhatian.

Ia menyebut terbatasnya jadwal penerbangan menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat kurang tertarik menggunakan Bandara Dhoho. Saat itu, penerbangan hanya tersedia dua kali dalam sepekan, yakni Rabu dan Jumat, dengan satu maskapai, Citilink.

Selain itu, harga tiket dinilai lebih mahal dibandingkan penerbangan melalui Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Surabaya.

Kerugian Bandara Ikut Membayangi

Persoalan Bandara Dhoho menambah daftar tantangan yang dihadapi InJourney Airports dalam mengelola bisnis kebandarudaraan. Sebelumnya, Angkasa Pura Indonesia juga mencatat potensi kerugian hingga Rp40 miliar akibat penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama dua hari menyusul gangguan operasional akibat sebaran abu vulkanik.

Kerugian tersebut semakin menambah catatan tantangan pengelolaan bandara yang sebelumnya juga dialami sejumlah bandara di bawah Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II sebelum keduanya melebur menjadi InJourney Airports.

Salah satunya Bandara Internasional Lombok yang mencatatkan kerugian sekitar Rp60 miliar pada 2023. Kerugian tersebut antara lain dipengaruhi oleh besarnya biaya penyusutan aset yang telah dibangun di bandara tersebut.

Padahal, Bandara Internasional Lombok sebelumnya telah menjalani pengembangan fasilitas dan infrastruktur, termasuk perluasan kapasitas terminal penumpang hingga mampu menampung 7 juta penumpang per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, jumlah penumpang harian diperkirakan dapat mencapai 19.000 hingga 20.000 orang. Namun, realisasi trafik saat itu masih berada di kisaran 6.000 penumpang per hari.

Baca Juga: Gudang Garam Operasikan Sepenuhnya Bandara Dhoho per 1 Oktober 2026

Baca Juga: Asap Karhutla Ganggu 16 Bandara di Papua

Kondisi serupa juga pernah dialami Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pada 2019, bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I tersebut mencatatkan kerugian sebesar Rp55 miliar. Realisasi ini berbanding terbalik dengan target perusahaan yang sebelumnya membidik keuntungan Rp110 miliar.

Salah satu penyebabnya adalah beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda. Kehadiran bandara baru tersebut membuat pasar penerbangan terbagi sehingga sebagian potensi penumpang yang sebelumnya menggunakan Bandara Sepinggan beralih ke Samarinda.

Kertajati, Bandara Mewah yang Masih Berjuang Menarik Penumpang

Persoalan rendahnya jumlah penumpang juga membayangi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Bandara yang dibangun dengan biaya sekitar Rp2,6 triliun melalui dukungan APBN dan PT Angkasa Pura II tersebut diresmikan pada 24 Mei 2018. Namun, sejak awal pengoperasiannya, bandara ini menghadapi tantangan dalam menarik trafik penumpang reguler.

Di luar aktivitas penerbangan haji, tingkat pemanfaatan bandara tersebut belum optimal dibandingkan kapasitas dan investasi pembangunan yang telah dikeluarkan.

Meski demikian, InJourney Airports bukan pemegang saham mayoritas BIJB selaku operator Bandara Kertajati. Sebagian besar saham atau 82,29% dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Angkasa Pura Indonesia menguasai 15,41% saham.

Deretan persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur bandara berskala besar tidak otomatis menjamin keberhasilan bisnis. Ketersediaan fasilitas harus diikuti permintaan penerbangan yang memadai, konektivitas transportasi, jadwal penerbangan yang kompetitif, serta kemampuan menarik maskapai dan penumpang.

Bagi InJourney Airports, tantangan berikutnya bukan sekadar mengelola infrastruktur yang telah dibangun, melainkan memastikan setiap bandara mampu meningkatkan trafik, mengoptimalkan kapasitas, dan memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan.