Senggol BUMN, Orang DPR Bawa-Bawa Proyek Smelter yang Mangkrak

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid menilai, sinergi BUMN yang digaungkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum berjalan maksimal.

Hal tersebut dikatakan menyusul dengan mangkraknya proyek smelter feronikel di Halmahera Timur.  Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Direksi PT Timah

Ia menyatakan, jika saat ini perkembangan proyek smelter katanya sudah mencapai 97,98 persen. Namun, proyek yang rencananya sinergi dengan PLN tersebut, operasionalnya tertunda lantaran belum ada aliran listrik. 

"Membangun smelter tanpa pasokan listrik menjadi bukti sinergi antar-BUMN tidak berjalan dengan baik. Belum lagi ada indikasi proses tender yang tidak transparan," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2021). Baca Juga: Mantan Menteri BUMN Era SBY Bilang BUMN Konstruksi Hanya Tinggal Tunggu Waktu, Investor Angkat Koper

Karena itu, ia mengatakan dalam membenahi sinergi perusahaan pelat merah harus menjadi pekerjaan rumah Kementerian BUMN. 

"Saya lihat masih banyak yang perlu diperbaiki. Apalagi, jiwa enterpreneur pimpinan BUMN masih kurang, lebih banyak jiwa birokratifnya," katanya.

Baca Juga: Mantan Menteri BUMN Era SBY Bilang BUMN Konstruksi Hanya Tinggal Tunggu Waktu, Investor Angkat Koper

Baca Juga: BUMN Virama Karya Buka Lowongan Pekerjaan, Simak Selengkapnya!

Baca Juga: Petinggi MUI Minta Jatah Komisaris di BUMN? Ini Penjelasan Kementerian BUMN

Sementara itu, terkait pasokan listrik untuk smelter diketahui tender lelang pengadaan power plant telah digelar sejak 2017.

Namun, belakangan terungkap kalau proses tender itu berbelit-belit.

Sebelumnya, Erick pernah menyoroti mangkraknya proyek tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (22/9/2020) lalu.

Pasalnya, proyek dibiayai lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun. 

"PMN yang diterima ternyata tidak bisa maksimal. Sangat aneh kalau kita membangun smelter, tapi listriknya tidak ada," kata Erick. 

Erick tidak melihat sinergi BUMN yang sering digaungkan tidak berjalan di sini. Padahal selama menjabat sebagai Menteri BUMN Erick kerap menggaungkan AHLAK sebagai core values yang dirumuskan akan diimplementasikan ke seluruh perusahaan pelat merah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020. 

Menurut dia, investasi pemerintah lewat PMN ini harusnya tidak bisa project based, tapi proses bisnis yang harus dijalankan bersama-sama.