Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Rizal Ramli Jadi Presiden, Habib, Jumhur Dkk Langsung Bebas, Gantian Kelompok Koruptor Masuk Penjara

        Rizal Ramli Jadi Presiden, Habib, Jumhur Dkk Langsung Bebas, Gantian Kelompok Koruptor Masuk Penjara Kredit Foto: Instagram Rizal Ramli
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ekonom senior, Rizal Ramli, mengandaikan jika dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia maka akan langsung menghapus Undang-Undang (UU) Omnibus Law pada hari pertama menjabat sebagai presiden.

        "Satu hari pertama saya jadi presiden, saya akan hapuskan Undang-Undang Omnibus Law," ujarnya dalam video di kanal YouTube Bang Arief seperti dilihat di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

        Baca Juga: Aburizal Bakrie Dukung Vaksin Nusantara Terawan: Saya Ini Utang Nyawa

        Sambungnya, "Kenapa? Karena tanpa Omnibus Law kita bisa meningkatkan ekonomi, kok. Saya sudah buktikan," ujarnya.

        Yang kedua, ia mengaku akan mencabut UU Minerba lantaran seharusnya sudah 30 tahun dan telah sampai waktunya dikembalikan kepemilikannya ke negara.

        "Tapi pada bayar semua sama DPR, sama partai-partai, sehingga diperpanjang 10 tahun," sambungnya.

        Ia memaparkan bahwa sumber kekayaan alam yang paling besar di Indonesia berasal dari sumber daya alam, tetapi malah diberikan kepada pihak asing.

        "Jadi, kalau Rizal Ramli jadi pemimpin, kita batalin itu Undang-Undang Minerba. Saya akan ambil, Republik Indonesia akan ambil lima persen kepemilikannya," katanya.

        Baca Juga: Habib Rizieq Ngamuk sampai Tunjuk-tunjuk Jaksa sambil Menghardik...

        Baca Juga: Rizal Ramli Telat! Masa Baru Ngaku Pernah Dibujuk Pimpin Demokrat, Tapi Nggak Diterima Karena...

        Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet Pak Jokowi, PDIP Usulkan Waktu yang Tepat: Biar Hati Tak Tergores

        Baca Juga: Rizal Ramli Puji Megawati: Salut Mba... Jangan Jadi Partai Keluarga!

        Selain itu, langkah ketiga yang akan diambilnya adalah mengeluarkan keputusan presiden bahwa partai politik dibiayai oleh negara, seperti yang diterapkan di Eropa, Finlandia, dan sejumlah negara lainnya.

        "Saya sudah alokasikan sekitar Rp30 triliun. Sekitar Rp15 triliun untuk masing-masing partai, 15 partai satu triliun. Sisanya berdasarkan jumlah vote, tetapi AD/ART semua partai harus diubah supaya terjadi demokrasi internal," paparnya.

        Baca Juga: Habib Rizieq Ngamuk sampai Tunjuk-tunjuk Jaksa sambil Menghardik...

        "Yang keempat adalah, ekonomi kita akan genjot. Tahun pertama enam persen, tahun kedua harus di atas 10 persen, karena itu satu-satunya cara mengejar ketinggalan kita dari negara lain."

        Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia mungkin mencapai ketertinggalan itu karena pemimpin saat ini, baik nasional maupun lokal, KW2 atau KW3 dan disponsori oleh bandar. Selanjutnya, langkah kelima yakni membebaskan para habib dan jumhur atau ulama yang dibui lantaran adanya Islamofobia.

        "Terakhir, kita enggak ada lagi orang yang ditangkap hanya karena Islamofobia, siapa pun yang menghina agama, kita penjarakan sama koruptor," ucapnya.

        "Habib, Jumhur, kita lepasin semua, termasuk di Papua, asal jangan ikut gerakan bawa senjata," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: