Kredit Foto: Bank DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mempertanyakan efektivitas dari sistem Jakarta Smart City yang dibanggakan Gubernur Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan menyusul peningkatan penyebaran COVID-19 pada klaster perkantoran di Ibu Kota beberapa hari terakhir.
Dia menilai Jakarta Smart City yang digadang-gadang sebagai sistem canggih, seharusnya bisa turut mengawasi kedisiplinan perkantoran dalam melakukan pembatasan kegiatan perkantoran 50 persen selama periode PPKM Mikro ini.
"Pengawasan dari Satpol PP dan Disnaker harus aktif melihat daerah mana yang perkantoran padat, seperti apa pengawasannya. Tapi kalau mengandalkan Satpol PP untuk sidak, ya susah," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, perbandingan anggota Satpol PP dan perkantoran tidak sebanding dan karena itu harusnya Dinas Kominfo ikut dalam pengawasan secara sistem.
"Kan ada Jakarta Smart City sistem yang canggih untuk penegakan aturan saat COVID," katanya.
Sebelumnya, peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang signifikan pada klaster perkantoran. Terbukti, pada periode 12-18 April 2021 di 177 perkantoran terdapat 425 kasus positif COVID-19.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat