KPK di Mata Seorang Presiden Joko Widodo

Hinggar bingar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut hingga sekarang, nada sumbang terus bergema tentang negatif Penyidk KPK yang di komandoi oleh Novel Bawesdan, serta sederet 75 orang yang tidak lolos uji kepatutan tentang moral ramai di media. 

Bukan hanya faktor tidak lolosnya 75 orang penyidik KPK, tetapu mereka masuk dalam golongan orang-orang yang dicurigai sebagai kelompok kiri yang berseberangan dengan Pemerintah. Miris dengarnya, walau mereka sebagai orang yang selama ini membuat stempel kadrun tidak pernah teruji secara data. Narasinya sangat pendek, mereka ada di kelompok kiri dan bukan nasionalis. 

Baca Juga: Campur Tangan Jokowi Soal Nasib Novel Baswedan Cs di KPK, Politisi Demokrat Sumringah

Dalam banyak kajian, terutama di medan kerja, mereka justru sangat hebat dalam menggulung para Koruptor. Ada pepatah, kalau Novel Baswedan penyisir perkara hanya hitungan hari sang Koruptor akan berbaju orange. 

Dalam banyak tulisan yang dibuat dan mendapat apresiasi dari media, KPK adalah lembaga hukum penegak hukum yang sangat mendapat apresiasi dari masyarakat, sementara lembaga hukum lain masih bicara pembenahan administrasi, KPK sudah jauh di depan. 

Baca Juga: Jokowi Turun Tangan, Pimpinan KPK Langsung Melunak, Mas Novel Cs Nggak Jadi Dibungkus?

KPK sudah membuat orang jera akan korupsi, di tempat lain justru masih bicara berapa harga sebuah keadilan. 

Bicara KPK hari ini, siapa yang ditangkap di tempat lain justru bertanya siapa besok yang membawa upeti. 

Keadaannya berbanding terbalik dan hal itu yang membuat nilai positif buat KPK di mata masyarakat. Sehingga dengan begitu langkah-langkah memberangus KPK yang dimulai dari penyidik KPK sebanyak 75 orang harus di waspadai sebagai bukan gerakan sembarangan, tapi ke arah sistematis KPK harus berhenti sebagai lembaga antirusuah. KPK pelan tapi pasti harus tidak ada lagi di bumi pertiwi.

Barangkali bagi saya yang selalu memperhatikan gerak kerja KPK, langkahnya tidak ada yang salah. Namun menjadi lucu manakala langkah tegas KPK yang selalu mengaum dalam penegakan Korupsi dikaitkan dengan jenggot dan celana cingkrang seorang Penyidik KPK lalu memeteraikan mereka dengan embel-embel Kadrun. 

Saya setuju dan masyarakat setuju, Novel yang menjadi ikon kpk tidak boleh mendominasi KPK, tapi logikanya kalau kita mengambil patron seperti itu, apakah ada orang sekelas Novel. 

Baca Juga: TWK Dibilang Aneh Bin Ajaib, Ali Ngabalin Sewot Sampai Tunjuk-tunjuk Mantan Penasihat KPK

Harusnya untuk menuju kesana, komisioner KPK, masyarakat pemerhati KPK terus mendorong untuk mencari bibit orang sekelas NB, baru kemudian dengan banyaknya Penyidik handal kita boleh menghardik Novel dari tubuh KPK kalau memang kita punya data bahwa NB adalah kadrun. 

Sebab yang perlu kita sadari dalam kaitan ini (Penegakan Hukum di KPK), yang tidak suka KPK bukan saya, masyarakat Indonesia akan tetapi adalah Pejabat berdasi, Pengusaha hitam dll. Karena bisa saja skenario ini gongnya ada disana dan orang-orang yang membenci KPK karena Novel berjenggot adalah imbas dari rangkaian skenario panjang untuk memberangus KPK secara systimatis. 

Apabila skenario ini tercapai maka akan sangat tragis KPK mati suri di tangan Pemerintah Jokowi. 

Oleh karena itu insting Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berilian dalam menyikapi gerak langkah KPK ke depan. Presiden sebagaimana pernyataan sikapnya untuk tidak menyingkirkan Pegawal Penyidik KPK dalam bentuk pemberhentian, akan tetapi lebih mengedepankan sisi Kemanusian, yaitu pembinaan.

Ini langkah yang humanis dan harmonis. Karena dengan begitu tidak ada peran yang paling besar selain mengakomodir penyidik KPK yang tidak lolos test nilai-nilai kebangsaan dengan cara memberi prioritas pembinaan secara menyeluruh. 

Secara logika ajakan Presiden itu tepat, mengingat mereka bukan calon pegawai negeri sipil yang baru ikut ujian, tapi mereka adalah orang orang yang sudah mapan di KPK. Sehingga sangat tidak tepat cuma engga hafal Pancasila dan tidak dapat menyanyikan lagu Garuda Pancasila terus mereka engga boleh lagi berada di KPK.

Dan kalau ukurannya itu, coba tanya sama diri kita, bagaimana dibanyak kegiatan banyak tokoh negara yang tiba tiba harus melepaskan predikat kenegarawanannya karena hanya tidak hafal Pancasila, tentu tidak. Lupa, grogi serta aspek lainnya harus tidak boleh lepas dari unsur manusia.