Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah akan memperkuat berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan pengawasan berbasis data.
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi perpajakan jangka menengah yang tidak hanya berfokus pada penyesuaian tarif, tetapi juga memperluas cakupan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi digital.
"Dalam jangka menengah, strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis, tanpa semata-mata menaikkan tarif melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal," kata Purbaya.
Purbaya akan mengoptimalkan pengawasan perpajakan melalui implementasi sistem Coretax serta pemanfaatan pertukaran data antarlembaga guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain penerimaan pajak, Purbaya berkomitmen meningkatkan kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai. Langkah yang ditempuh meliputi digitalisasi layanan kepabeanan dan cukai, penguatan pengawasan, serta peningkatan kegiatan penindakan dan audit.
Ia juga akan memperketat pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal. Di sisi lain, berbagai fasilitas dan insentif kepabeanan akan terus diberikan untuk mendorong investasi, meningkatkan ekspor, serta mempercepat program hilirisasi di dalam negeri.
Dalam kesempatan itu, Purbaya turut mengapresiasi masukan fraksi-fraksi DPR yang menyoroti realisasi pendapatan negara pada 2025 yang mencapai Rp2.765,13 triliun atau masih di bawah target APBN sebesar Rp3.005 triliun.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengoptimalkan pendapatan negara agar mampu mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan nasional.
Baca Juga: No Cemas-cemas! Purbaya Klaim Negara Makin Dekat ke Indonesia Emas
Baca Juga: Purbaya Beberkan 4 Strategi Kendalikan Rasio Utang RI yang Naik ke 40,54% PDB
Selain memperkuat penerimaan perpajakan, Purbaya juga akan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan berbasis data di seluruh lini.
"Juga menutup celah kebocoran, dan mengoptimalkan penerimaan secara adil dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional," tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Purbaya mengajak DPR untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengawal pengelolaan APBN agar tetap dijalankan secara prudent, akuntabel, serta terhindar dari praktik pelanggaran maupun penyalahgunaan anggaran.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait:
