Dewi PDIP Terang-terangan Senggol Ustad Somad: Ustad yang Munafik, Masih Doyan Duniawi

Politisi PDIP, Dewi Tanjung ikut merespons soal video Ustad Abdul Somad (UAS) yang menyinggung soal dana haji dipakai untuk infrastruktur.

Melalui akun Twitternya, Dewi pun ikut membagikan video UAS yang berapi-api saat menyinggung dana haji tersebut.

Terkait itu, ia menyatakan bahwa dirinyalah yang kerap menghajar Ustad Somad tersebut di media sosial. Baca Juga: Tak Disangka, Tak Diduga, Nama Ustad Somad Masuk Capres, Eits.. Mas Ganjar Paling Juara..

“Somad yang Menghajarmu di Medsos Namanya NYAI DEWI TANJUNG,” cuitnya, dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Rabu (9/6/2021).  Baca Juga: Celetuk Dewi PDIP: Jangan Terkecoh Sama Novel Baswedan Si Manusia Picik Ini, Akal Bulus!

Lanjutnya, ia juga menyinggung soal donasi kapal selam yang dikumpulkan UAS.

Menurutnya, sampai saat ini dana tersebut tidak jelas pertanggungjawabannya. “Somad apa hukum bagi ustad Kadrun yang minta Galang dana Kapal Selam tapi dananya ngga jelas,” tutur Dewi.

Tak sampai disitu, ia juga menyeret UAS terkait berinvestasi di 212 Mart yang diketahui merupakan investasi bodong.

“Apa hukumnya ustad yang ajak investasi 212mart ternyata investasi bodong,” kata dia.

Lebih lanjut, ia pun menyebut UAS sebagai ustad yang munafik lantaran masih doyan dengan urusan duniawi.

“Apa hukumnya ustad yang munafik tapi masih doyan urusan duniawi,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar kembali video Ustad Abdul Somad (UAS) di media sosial, usai diunggah oleh akun Facebook bernama Alfie Al Bayhaqi, Minggu (6/6/2021).

Baca Juga: Said Aqil hingga UAS 'Mejeng' di Survei Capres Cawapres 2024 Teratas

Karena itu, video tersebut menjadi pembicaraan publik, sebab saat ini situasi Tanah Air cukup panas lantaran calon jamaah haji 2021 tidak bisa berangkat, dan dana haji turut dipersoalkan.

Dalam video tersebut, UAS tampak membicarakan dana haji yang menurutnya digunakan pemerintah, dan membuat umat Islam mengamuk.

“Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk!” ujarnya dalam video tersebut.Baca Juga: UAS Tiba-Tiba Sindir Intel: Ini Kau Masuk ke Surga untuk Mata-matai Saja

“Kami bayar haji untuk berangkat haji! Bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi.” sambung UAS.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa jika umat Islam sudah mengamuk, baru mereka berhenti. Namun, jika sebaliknya, maka uangnya tetap dipakai.

Karena itu, UAS pun meningatkan untuk para petinggi Tanah Air, bahwa kelak semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang Mahakuasa.

“Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT!” ujar UAS.

“Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden, jabatan kalian hanya dua periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya!” tukasnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama memutuskan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah. 

Namun sayangnya, banyak informasi palsu dan salah yang beredar di masyarakat. Pesan-pesan hoaks itu menyangkal pembatalan tersebut terkait keselamatan jemaah dengan dalih dana haji telah habis digunakan oleh pemerintah.

Berikut rangkuman info hoax soal dana haji

Hoaks: Pembatalan Haji 1442 H karena uangnya sudah habis digunakan untuk hal lain.

Fakta: Alasan utama pembatalan haji 2021 adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji.

Hoaks: Pemerintah memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi kepada Arab Saudi sehingga Arab Saudi tidak mau menerima jemaah haji Indonesia.

Fakta: Tidak ada utang pembayaran pelayanan kepada Arab Saudi. Dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sampai 2020, tidak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. 

Hoaks: BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi.

Fakta: Tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Pada 2020, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh di atas 15 persen. 

Hoaks: Dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Fakta: Alokasi investasi ditunjukan ke investasi dengan profil risiko low-moderate, 90 persen dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.