Siapkan Skenario PPKM Darurat 6 Minggu, Sri Mulyani Terpaksa Lakukan Hal Ini

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui, perang melawan Corona membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara pendapatan negara selama pandemi ini, justru mengalami defisit yang tak sedikit. Kondisi ini membuat Sri Mul terpaksa harus ambil pilihan pahit. Salah satunya, memangkas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri.

Sri Muluani memastikan, THR dan gaji ke-13 tetap ada, yang dipangkas hanya tunjangan kinerja (tukin). Keputusan ini memang tepat dan dibutuhkan. Hal itu untuk membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Baca Juga: Begini Reaksi Sri Mulyani Dibilang Belum Bayar Duit untuk Nakes

“Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat. Rp 12,1 triliun kita ambil dalam rangka Covid ini,” ungkap Sri Mulyani di hadapan anggota Badan Anggaran DPR RI, kemarin.

Ia menyebut, pemotongan itu merupakan upaya refocusing anggaran kedua yang ditempuh pemerintah dalam rangka menguatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini. Refocusing pertama, dilakukan awal 2021. Tepatnya, saat Februari lalu Sri Mulyani mengalihkan belanja kementerian dan lembaga Rp 19,1 triliun, serta anggaran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 15 triliun.

Setelah dua kali kebijakan berhasil, bendahara negara ini bersiap untuk melakukan refocusing yang ketiga. Tujuannya, untuk mengamankan anggaran yang dibutuhkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi ancaman varian Delta.

“Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp26 triliun dan Rp5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini tentu melihat perkembangan Covid-19,” cetus mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengakselerasi dan belanja kesehatan lain yang dialokasikan Rp8,7 triliun. Namun, hingga semester I 2021 ini baru Rp1,2 triliun. Pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD Rp 0,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah. Seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Bahkan, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu. Perpanjangan itu dilakukan, bila sampai tanggal 20 Juli nanti, ternyata serangan Corona belum berhasil dijinakkan oleh pemerintah.

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” bebernya.

Untuk itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Corona kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno menilai, saat itu kebijakan yang diambil bukanlah pilihan ideal. Gaji, THR, maupun sejenisnya, merupakan jalur aman untuk memelihara daya beli.

“Hampir tak ada yan bocor dibanding jalur-jalur lain yang digunakan. Pasti kondisi fiskal berat yang memaksa pilihan pemotongan dilakukan,” kata Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kata Hendrawan, keluarga yang secara ekonomi relatif mapan seperti ASN, TNI, dan Polri, biasanya memiliki tanggungan yang cukup banyak. Apabila THR dan gaji ke-13 mereka dipotong lagi, daya beli dan daya berinya menjadi berkurang.

Politikus banteng ini merasakan, pemerintah tengah dilematis. “Kondisi memang sedang sulit. Jadi pemerintah tentu mencari opsi yang terbaik dalam kondisi saat ini,” cetus Hendrawan.

Mendengar penjelasan Menkeu, warganet jengkel. “Kirain ada terobosan yang dahsyat. Eh taunya potong sana sini yang ada. Anak SD juga tau kalo cuma cara seperti itu,” kritik @vivosite24680. “Nggak ada niat pangkas anggaran rencana bangun Ibu Kota baru?” timpal @nami_idah. “Ini yang paling bener. Belum urgent,” samber @bunemaula.

Sementara akun @Rusdi_Adabi mengusulkan, agar pemangkasan gaji tidak hanya menimpa PNS, TNI dan Polri saja. “Semoga anggaran THR dan Gaji ke 13 nya Anggota Dewan, Menteri, Presiden dan Wakil Presiden, Dirut serta Komisaris BUMN di potong juga ya Bu,” kata @Rusdi_Adabi. “Yang dipotong itu gaji presiden, menteri, DPR, pejabat bumn, komisaris,” timpal @indragds.