Klaim 1,5 Tahun Lalu Ingatkan Pemerintah, AHY: Prediksi Kami Jadi Fakta

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan, selama pandemi menerpa dunia, dia menyebut tidak ada satu pun negara yang memiliki formulasi yang ampuh dalam penanganan Covid-19. Karena itu, krisis yang tengah terjadi saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Dia menganalogikaan, sejak awal pandemi agar pemerintah tidak boleh gagal fokus antara api dan asap. Dalam konteks pandemi, api diibaratkan sebagai pandemi dan asap diibaratkan sebagai tekanan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak boleh terlalu fokus mengusir asap, tapi tidak menganani api yang menjadi sumber masalah. Api atau pandemi yang tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan asap atau tekanan ekonomi tidak akan kunjung pulih.

Baca Juga: Ketum Demokrat AHY Singgung Buzzer sebagai Profesi Baru: Kerjaannya Sebar Fitnah...

"Pada akhirya tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Ternyata, apa yang kami ingatkan 1,5 tahun lalu terbukti menjadi nyata, prediksi kami menjadi fakta," ujarnya dalam Pidato Kebangsaan Ketua Umum Partai Politik, Memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

AHY mengungkapkan, keberadaan Perpu No.1 yang kemudian menjadi UU No.2 tahun 2020 memberikan otoritas penuh kepada pemerintah untuk menggunakan sumber daya nasional dalam rangka penanganan krisis pandemi Covid-19. Karena itu, diperlukan check and balance agar mandat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan AHY, sayangnya struktur belanja pemerintah, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dinilainya lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran untuk kesehatan. Padahal, menurutnya, alokasi anggaran sektor kesehatan harus diperbesar untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas rumah sakit, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, dan menambah pasokan vaksin hingga mempercepat distribusi vaksinasi.

Selain itu, dalam tataran implementasi kebijakan berbagai masalah ditemukan, di antaranya adalah masih terjadinya tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan yang tidak terintegrasi dan sejalan menyebabkan kebingungan publik. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan transparansi dan akurasi data.

"Melalui forum ini saya ingin mengajak kesadaran kolekktif, pelajaran berharga pandemi dibutuhkan kebersamaan dan persatuan antara anak bangsa," pungkasnya.