Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bukan Cuma PKS yang Berontak dengan Pendukung Jokowi, Demokrat Juga Sebel: JoMan Nggak Mutu!

        Bukan Cuma PKS yang Berontak dengan Pendukung Jokowi, Demokrat Juga Sebel: JoMan Nggak Mutu! Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, ikut merespons pernyataan Relawan Jokowi Mania (JoMan) yang mendukung pertambahan jabatan presiden dua sampai tiga tahun karena pandemi Covid-19.

        Menurut Mardani, jabatan presiden cukup dua periode. Baca Juga: Dibombardir PDIP, PKS Bela Anies Baswedan: Semua Jawaban Jelas...

        "Ini diskusi yang tidak sehat. Dua periode cukup. Jangan merasa jadi superman," cetusnya, kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

        Lanjutnya, ia menilai perpanjangan masa jabatan dengan alasan apapun bisa membuka penyakit tirani.

        Karena itu, pihaknya menilai bahwa Indonesia tidak kekurangan pemimpin. Baca Juga: Dibombardir PDIP, PKS Bela Anies Baswedan: Semua Jawaban Jelas...

        "Perpanjangan dengan alasan apa pun membuka penyakit tirani. Bangsa ini tidak kekurangan pemimpin. Yang ada nafsu dan keserakan pemimpin existing. Ayo, semua jiwa besar. Dua periode jabatan presiden cukup dan mencukupi," ujarnya.

        Sementara itu, Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Arief menilai JoMan tidak bermutu.

        "JoMan itu LSM mana? Nggak mutu," katanya.

        Ia pun menyebut bahwa JoMan hanya ikut-ikutan saat reformasi.

        "Dulu JoMan itu cuma ikut-ikutan saat reformasi," ujar Andi Arief.

        Diketahui, Ketum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel), mendukung pertambahan jabatan presiden karena pandemi Covid-19. Menurut JoMan, usulan tersebut berbeda dengan wacana presiden tiga periode.

        "Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: