Dibiarkan Terlantar, Pakistan Tutup Pintu Pengungsi Afghanistan karena...
Menteri Dalam Negeri Pakistan Sheikh Rasheed Ahmad mengatakan saat ini tidak ada pengungsi dari Afghanistan yang berada di perbatasan negara.
Pemerintah Pakistan menyebut bahwa tidak ada rencana untuk menambah kamp pengungsian terbaru bagi Warga Afghanistan yang melarikan diri. Belum ada tempat untuk menampung mereka di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.
Baca Juga: Pakistan dengan Senang Hati Terima Kehadiran Taliban dalam Koridor Ekonomi China
Pernyataan Rashid datang selama kunjungannya ke perbatasan Torkham. Saat itu, terdapat laporan bahwa banyak orang berkumpul di perbatasan dan mencoba memasuki Pakistan, di mana negara itu telah menampung sekitar tiga juta pengungsi dari Afghanistan.
Menurut pejabat Pakistan, sekitar setengah dari pengungsi di negara itu datang secara ilegal dan belum terdaftar. Secara resmi, ada sekitar 1,5 juta yang terdaftar dan memiliki dokumen untuk tinggal dan dapat menjalankan bisnis, serta melakukan perjalanan melintasi perbatasan.
Dilansir India Today, Pakistan menegaskan tidak akan menerima pengusngsi dari Afghanistan, yang saat ini kembali dikuasai oleh Taliban. Namun, para menteri mengeluarkan negara itu mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif, tentang mengizinkan orang-orang dari Afghanistan untuk datang.
Menteri Penerangan Pakistan Fawad Chaudhary pada pekan lalu mengatakan bahwa kebijakan tentang perempuan dan anak-anak di negara itu mungkin berbeda. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi yang dikeluarkan.
Secara resmi juga telah dinyatakan bahwa Pakistan telah mengeluarkan visa dan dokumen perjalanan kepada sekitar 4.000 orang di Afghanistan untuk memasuki negara pada puncak krisis evakuasi. Disebutkan bahwa sebagian besar dari mereka diberikan visa transit tiga minggu untuk terbang ke berbagai tujuan.
Pada 15 Agustus, Taliban resmi merebut kekuasaan di Afghanistan dengan menduduki Ibu Kota Kabul. Hal ini terjadi hanya dua pekan sebelum Amerika Serikat (AS) menyelesaikan penarikan pasukannya yang dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus, dua dekade setelah setelah invasi di negara Asia Selatan itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: