Banding-bandingkan Era SBY & Jokowi, Ibas Wanti-wanti Pemindahan Ibu Kota Jadi Proyek Mangkrak

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendesak pemerintah mengebut program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari bahkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jangan sampai, kata dia, program tersebut hanya sebatas rencana dan berjalan di tempat tanpa adanya kejelasan kapan selesai.

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mencontohkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia berharap program prioritas serupa dapat segera dirampungkan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai.

Baca Juga: Geger Poster Moeldoko: 20 Tahun Demokrat Sekarat di Bawah Kepemimpinan Cikeas!

“Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai,” tutur Ibas pada Rapat Panja (Panitia Kerja) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari kanal YouTube DPR, Rabu (15/9/2021).

Ibas juga menyoroti soal progress proyek Trans-Sumatra hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur. Pasalnya, hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mempertanyakan soal ‘roadmap’ pemerintahan saat ini.

Menurutnya, di masa Presiden RI ke-6 SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekadar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Akan tetapi, dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.

Kata dia, di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif.

Baca Juga: Konflik Internal Demokrat Berlanjut, AHY Malah Ketiban Durian Runtuh

“Tapi terkadang apakah semua pihak harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” paparnya.

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar Rp 2708,7 triliun sementara perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar Rp 1840,7 triliun.