Putra SBY Sentil Pemerintahan Jokowi: Proyek Kecil Saja Tidak Tuntas...

Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) blak-blakan menyentil Pemerintah Jokowi untuk menyelesaikan program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Hsl tersebut diungkapkan Ibas dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari GenPI.co, Kamis (16/9).

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengingatkan, jangan sampai program tersebut hanya sebatas rencana dan berjalan di tempat tanpa adanya kejelasan kapan selesai.

Baca Juga: Terkait Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Menilai Jokowi Hanya Memantau Situasi Politik

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu pun mencontohkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ibas berharap program prioritas serupa dapat segera dirampungkan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai

"Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai," tegas Ibas.

Tak hanya itu, Ibas juga menyoroti soal progres proyek Trans-Sumatra hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur. Sebab, menurut Politikus Partai Demokrat itu, hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas.

Selain itu, Ibas juga mempertanyakan soal roadmap pemerintahan saat ini. Menurut Ibas, di masa SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

"Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama," ungkap Ibas.

"Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekadar roadmap pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan," sambungnya.

Ibas pun mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19 supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.

"Tapi terkadang apakah semua pihak harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi," pungkasnya.