Jalankan Pesan Prabowo, Gerindra dan Muhammdiyah Komitmen Jaga Persatuan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir pada Kamis (23/9) di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam pertemuan ini merupakan upaya menjaga silaturahmi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan. Baca Juga: Siapkan 10 Ribu Vaksin, Gerindra DIY Percepat Target Kekebalan Komunal

Menurut Muzani, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan. Baca Juga: Soal Tugu Sepatu, Politikus Gerindra Semprot Anies Baswedan, Seret Nama Ahok yang Berhasil...

"Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan," katanya.

Lanjutnya, ia mengakui, bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya. 

Maka pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan. 

"Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami," jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI  itu.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum yakni demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. 

"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara," tegas Haedar. 

Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Antara lain tetaplah menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran. 

Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya tidak bergatung pada bangsa lain. 

Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal. 

"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," tutup Haedar. 

Ketua Umum Muhammdiyah itu juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU. Muhammadiyah, menegaskan akan terus mengikuti perkembangan ini.