Triwulan II-2021, Jabar Ranking Tiga Kontribusi PDB Nasional

Berdasarkan Tabel Inter Regional Input Output (IRIO) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan kontributor peringkat ketiga dalam PDB Nasional pada triwulan II 2021.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik RI, Setianto dalam webinar “Jelajah Interkonektivitas Ekonomi Jawa Barat” yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/9/2021)

Webinar kali ini menghadirkan juga Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dyah Anugrah Kuswardani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, Aldo Fantinus Wiyana, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Dr. Bagdja Muljarijadi, ST, SE, MS serta Statistisi Ahli Madya/Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa Barat Samiran. Baca Juga: BPS Catat Perbaikan Ekspor Capai US$21,42 Miliar per Agustus 2021, Naik 21% dalam Sebulan

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik RI, Setianto menyebutkan berdasarkan IRIO 2016, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi unggulan di Indonesia, karena memiliki tingkat dampak keterkaitan yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. 

Baca Juga: BPS Harus Hati-Hati, Nanti Kena Dicap Kadrun Atau Taliban Lagi..

"Pemulihan ekonomi Jawa Barat bisa menjadi booster bagi pemulihan ekonomi nasional dengan berfokus pada pengembangan sektor industri (industri kunci dan potensial) serta penguatan dan pengamanan jalur logistik," ungkapnya.

Adapun, Kepala BPS Provinsi Jawa Bara, Dyah Anugrah Kuswardani,  menyampaikan bahwa penyelenggaraan webinar bertujuan untuk mendiseminasikan data indikator statistik dan menyosialisasikan pemanfaatan data BPS kepada masyarakat. 

"Secara spesifik, webinar kali ini mengulas tentang Tabel IRIO dan pemanfaatannya dalam keterkaitan ekonomi antar wilayah. Melalui IRIO dapat dilihat bagaimana sektor-sektor ekonomi Jawa Barat dengan provinsi lain saling terkoneksi," katanya.

Secara rinci, penjelasan mengenai Tabel IRIO dan interkonektivitas ekonomi Jawa Barat diuraikan oleh Samiran,  selaku narasumber dari Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa Barat. 

Industri pengolahan yang menjadi andalan dalam perekonomian Jawa Barat memberikan dampak limpahan (spillover effect) yang cukup besar bagi provinsi lain, di antaranya Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bengkulu.

Sedangkan, Narasumber dari KADIN Jawa Barat, Aldo Fantinus Wiyana,  menyampaikan manfaat IRIO BPS & Supply Chain Center dalam menguak potensi arus barang untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. 

Industri manufaktur di Jawa Barat sangat mendominasi secara nasional. Distribusi barang dan jasa untuk industri ini mempengaruhi potensi pengembangan bisnis yang mencakup biaya-biaya material, transportation, manufacturing dan inventory. 

"Ke depannya, prospek ekonomi Jawa barat akan terus tumbuh di berbagai sektor seiring dengan progress pembangunan kawasan industri dan sarana prasarana transportasi, serta pemanfaatan IRIO dan Sistem Logistik Daerah (Silogda) dalam penentuan kebijakan perekonomian," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Bagdja Muljarijadi, ST, SE, MS dari Universitas Padjadjaran mengulas tentang pemanfaatan IRIO dalam dunia akademis dan perencanaan ekonomi spasial. 

Menurutnya, analisis dalam model IRIO memiliki kemampuan yang lebih luas dibandingkan model IO (Input Output), khususnya dalam analisis efek intradaerah, antar daerah, dan dampak umpan balik.

Kondisi interkonektivitas Provinsi Jawa Barat lebih banyak ditandai oleh keterkaitan di dalam provinsi, baik pada perdagangan barang antara, barang akhir, maupun input produksi. Sementara untuk perdagangan antarprovinsi, mitra terbesar Jawa Barat utamanya adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Dia menambahkan, konektivitas ekonomi antarwilayah yang digambarkan dalam IRIO dapat memberikan arah kebijakan untuk pemulihan ekonomi secara regional maupun nasional. 

"Data IRIO dan analisis yang lebih mendalam diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga/kementrian maupun berbagai pihak untuk mendukung perencanaan pembangunan," pungkasnya.